Pj Bupati Mubar Minta Kepala OPD dan Kades Tekan Laju Inflasi

By Nawala Media Pada Rabu, 21 September 2022 | 22:25

Pj Bupati Mubar menggelar rapat bersama kepala desa dan OPD serta Forkopimda dalam upaya menekan inflasi di daerah. (Istimewa)

Penjabat Bupati (Pj) Muna Barat (Mubar) Dr Bahri minta kepada seluruh kepala organisasi perangkat daerah dan seluruh kepala desa agar melakukan langkah-langkah dalam hal mengantisipasi inflasi di wilayah pemerintahannya.

Ia meminta kepada Tim pengendali Inflasi Daerah (TPID) untuk melakukan langkah-langkah khususnya terkait penyaluran bahan bakar minyak (BBM) subsidi tepat sasaran bagi masyarakat tidak mampu.

“Saya minta kepada kepala OPD untuk menyusun rencana aksi. Buat jadwal sidak. Kita sidak BBM subsidi untuk memastikan penyaluran dan distribusi BBM khususnya di wilayah kepulauan. Solar tidak dijual ke industri,” ujarnya di hadapan Kepala OPD dan kepala desa saat melaksanakan rapat di aula kantor Bupati Mubar.

Bahri juga meminta kepada seluruh pejabat di Pemda Mubar dan seluruh kepala desa agar tidak menggunakan BBM subsidi. Pemerintah harus menjadi contoh bagi masyarakat. Jangan mengambil hak masyarakat kurang mampu.

“Kalau ada kepala dinas yang pakai solar berarti mengambil sebagian hak masyarakat tidak mampu. Kita harus memberi contoh termasuk para kepala desa. Tidak boleh lagi beli solar dan pertalite,” tegasnya.

Masyarakat juga diimbau agar melaksanakan gerakan penghematan energi. Saat ini, Indonesia tengah menghadapi krisis global. Semua negara membutuhkan energi. Olehnya itu diminta kepada seluruh perangkat daerah untuk memperhatikan listrik yang ada di kantor. Kalau tidak digunakan segera dimatikan.

Iklan oleh Google

“Nda usah jauh-jauh, di kantor desa atau kecamatan, kalau tidak dipake dimatikan saja,” ujarnya.

Selanjutnya Direktur Perencanaan Keuangan Daerah Kemendagri ini meminta kepada seluruh elemen untuk melakukan gerakan pangan cepat panen. Langkah ini juga sudah dilakukan di Desa Umba Kecamatan Napano Kusambi yakni melakukan gerakan tanam cabe. Untuk mendukung itu Pemda memiliki kewajiban dalam hal menyediakan bibit cabe dan bawang.

“Ini kita lakukan sebagai upaya mencukupi ketersediaan pangan rumah tangga. Pengadaan bibit ini kita sudah anggarkan di perubahan ini. Jadi nanti masyarakat tidak perlu ke pasar untuk beli cabe dan bawang cukup tanam di pekarangan saja,” jelas Bahri.

Alumni 07 STPDN Jatinangor ini juga menekankan kepada kepala OPD terkait untuk melaksanakan kerja sama antardaerah. Kalau misalnya kebutuhan bawang merah di Mubar kurang maka silahkan Kadis Ketahanan Pangan berangkat ke Bima atau ke Brebes untuk melakukan MoU untuk membeli langsung karena Pemda saat ini bukan lagi regulator tapi operator.

“Pemda beli langsung di sana atau pengusaha kita bawa ke sana, nanti pengusaha beli. Nanti biaya distribusinya dari sana Pemda yang tanggulangi. Agar kita bisa mengintervensi pasar dan harganya juga turun,” tuturnya.

Mantan Kabag Umum STPDN ini berharap agar apa yang dilakukan saat ini tidak hanya sebatas ucapan belaka tapi harus ada gerakan. Kata dia semua yang disampaikan ini tidak bisa terwujud tanpa ada gerakan bersama dalam mengatasi inflasi di Mubar.

“Ini gerakan bersama-dama dengan penanganan pandemi Covid. Ini gerakan nasional karena ini persoalan global maka kita harus kerja gotong royong untuk memastikan bahwa kita bisa menyelesaikan persoalan inflasi karena ini perintah langsung dari bapak presiden,” pungkasnya. (Pialo/yat)

ARTIKEL-ARTIKEL MENARIK NAWALAMEDIA.ID BISA DIAKSES VIA GOOGLE NEWS(GOOGLE BERITA) BERIKUT INI: LINK