Mentan Sebut Keterlibatan TNI-Polri dalam Proses Cetak Sawah di Papua Hanya Sementara

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa pelibatan personel TNI dan Polri dalam proses cetak sawah di Papua bersifat sementara (ad-hoc). Langkah ini diambil untuk mempercepat kemandirian pangan di wilayah tersebut.

Pernyataan tersebut disampaikan Amran saat memberikan kuliah umum di Universitas Halu Oleo (UHO) Kendari, Sulawesi Tenggara, Sabtu 6 Juni 2026.

Amran menjelaskan, kehadiran aparat di lapangan bertujuan untuk mendampingi para petani lokal hingga mereka mahir mengoperasikan teknologi pertanian modern. Setelah para petani dinilai mampu mandiri, personel TNI-Polri akan ditarik dari proyek tersebut.

“Dibantu TNI-Polri. Kenapa? Supaya ya, ini ad-hoc saja, sementara. Dan setelah pintar petaninya, polisinya mundur, tidak lagi di situ, dan tentaranya,” ujar Amran.

Ia menambahkan, keterlibatan aparat pengamanan, khususnya Babinsa, bukan hanya terjadi di Papua, melainkan di seluruh wilayah Indonesia. Langkah ini terpaksa diambil lantaran Kementerian Pertanian (Kementan) saat ini kekurangan Tenaga Penyuluh Lapangan (PPL).

“Kenapa kami gunakan Babinsa? Karena PPL saya tidak cukup. PPL itu hanya 37 ribu, padahal saya butuh 80 ribu,” jelasnya.

Lebih lanjut, Amran meluruskan isu keliru yang beredar di masyarakat mengenai proyek cetak sawah di Papua Selatan tersebut. Ia menegaskan, fokus utama pemerintah saat ini adalah menyulap lahan rawa menjadi lahan pertanian produktif agar Papua bisa mandiri pangan secara berkelanjutan.