Take a fresh look at your lifestyle.
     

Perlawanan Warga Pulau Wawonii terhadap Tambang Lanjut di MA

55

Warga Pulau Wawonii, Kabupaten Konawe Kepulauan Sulawesi Tenggara (Sultra) terus melakukan perlawanan untuk mengusir perusahaan tambang di wilayahnya.

Diketahui warga Pulau Wawonii Pani Arpandi bersama kuasa hukumnya yang tergabung dalam Tim Advokasi Penyelamatan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (TAPaK) tengah mengajukan kasasi pembatalan izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) anak perusahaan dari Harita Grup yakni PT Gema Kreasi Perdana (GKP) di Mahkamah Agung (MA).

Hal tersebut dilatari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang menganulir putusan PTUN Jakarta usai memenangkan warga Wawonii.

Dalam putusan itu, majelis hakim PTUN Jakarta membatalkan IPPKH yang diterbitkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) seluas 707,10 hektare untuk operasi pertambangan PT GKP.

Tak hanya itu, PTUN Jakarta juga mencabut IPPKH PT GKP serta menunda pelaksanaan izin kawasan hutan untuk pertambangan sampai putusan berkekuatan hukum tetap. Hal ini membuat anak perusahaan Harita Group itu berhenti beroperasi di Pulau Wawonii. Namun di tingkat banding hal tersebut dianulir majelis hakim PT TUN Jakarta.

Pani Arpandi mengatakan perlawanan hingg ke Mahkamah Agung itu sebagai bagian dari upaya agar Pulau Wawonii tak ditambang sehingga tidak terjadi kerusakan yang sangat parah.

“Perlawanan ini kami lakukan agar Pulau Wawonii tidak ditambang dan tetap menjadi ruang hidup. Sebab, Pulau Wawonii adalah identitas dan bagian dari pertahanan hidup sejak dari leluhur kami,” kata Pani.

Menurut Pani, warga Wawonii mengerti dan paham betul daya rusak yang ditimbulkan oleh aktivitas pertambangan nikel, terlebih di pulau kecil memiliki daratan yang terbatas, sumber air tawar yang sedikit.

Dengan kata lain, lanjutnya, pulau kecil ini memang rentan sejak awal baik terhadap perubahan iklim, pencemaran, dan kerusakan. Sehingga ketika ditambang akan memperparah kerusakan dan suatu saat bisa tenggelam.

“Sejak PT GKP kembali beroperasi pada 2021 lalu, pulau kami mulai tergerogoti akibat kerusakan lingkungan dan pencemaran air serta terjadinya konflik sosial di masyarakat, sebab ada yang pro dan kontra tambang,” jelasnya.

Iklan oleh Google

Pani mengungkapkan, pulau-pulau kecil memiliki kerentanan yang serius. Sehingga pemanfaatannya harus memperhatikan keberlanjutan ekosistem dan tidak merugikan masyarakat yang hidup di dalamnya.

Kata dia, kehadiran pertambangan nikel PT GKP telah merenggut ruang hidup masyarakat, seperti sulitnya mendapatkan air bersih, rusaknya tanaman petani dan hilangnya ruang tangkap nelayan.

“Maka dengan demikian hakim harus berorientasi penyelamatan pulau-pulau kecil, sangat disayangkan jika hakim mendukung korporasi, nasib ribuan pulau-pulau kecil hanya menjadi objek pertambangan dan membuka karpet merah untuk korporasi sejenis Harita Group,” terangnya.

Lebih lanjut, putusan PTTUN ini juga membahayakan pulau-pulau kecil lain yang diincar tambang. Misalnya, Pulau Sangihe yang saat ini diincar tambang emas dan Harita Group lewat CV Mahamu Hebat Sejahtera.

“Oleh karena itu TAPaK menyerukan agar perkara ini dapat diadili dan diputus oleh Mahkamah Agung berdasarkan hukum dan keadilan tanpa pesanan dari mafia peradilan dan mafia pertambangan predator pesisir pulau kecil beserta seluruh kehidupan di dalamnya,” tutupnya.

Sementara itu Perwakilan TAPak, Susan Herawati menilai, putusan majelis hakim PT TUN Jakarta merendahkan martabat berhukum rakyat Indonesia. Karena sama sekali tidak mempertimbangkan bahwa pulau kecil dilarang untuk ditambang.

Ia mengungkapkan larangan pulau kecil untuk ditambang tertuang dalam ketentuan pasal 143 ayat 2 UU Minerba juncto pasal 35 huruf K UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (PWP3K).

“Hal yang sulit diterima nalar hukum juga akal sehat yaitu majelis hakim PT TUN Jakarta dengan sengaja mencari-cari dalil pembenar keberadaan tambang di pulau kecil dengan mengutip peraturan level daerah, yaitu Perda RTRW Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2014,” kata Susan Herawati.

Padahal, sesungguhnya Perda RTRW Sultra tersebut sangat bertentangan dengan Perda RTRW Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2021 yang sama sekali tidak mengakomodir alokasi ruang tambang di Pulau Wawonii.

Sebab, ketentuan alokasi ruang tambang telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI melalui 2 putusan yang konsisten dan saling menguatkan. Yakni Putusan Nomor 57 P/HUM/2022 dan Putusan Nomor 14 P/HUM/2023.

“Maka jelas pertimbangan majelis hakim
PT TUN Jakarta mengabaikan dan melanggar asas hukum Lex Specialis Derogat Lex Generali sehingga harus dibatalkan melalui Kasasi oleh Mahkamah Agung,” pungkasnya. (Ahmad Odhe/yat)

ARTIKEL-ARTIKEL MENARIK NAWALAMEDIA.ID BISA DIAKSES VIA GOOGLE NEWS(GOOGLE BERITA) BERIKUT INI: LINK
Berlangganan Berita via Email
Berlangganan Berita via Email untuk Mendapatkan Semua Artikel Secara Gratis DIkirim ke Email Anda
Anda Dapat Berhenti Subscribe Kapanpun
Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan, ruas (*) wajib diisi