Pengelola Keuangan Daerah di Mubar Wajib Gunakan Aplikasi SIPD RI

Seluruh pengelola keuangan yang bertugas di Kabupaten Muna Barat (Mubar) dilatih untuk mampu menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Republik Indonesia (SIPD RI). SIPD RI ini merupakan amanat dari UU 23 Tahun 2014 Pasal 391 dimana pemerintah daerah wajib menyediakan informasi pemerintahan daerah, yang dikelola dalam suatu sistem informasi pemerintahan daerah.

Pj Bupati Mubar, La Ode Butolo menyampaikan dalam rangka menindaklanjuti surat edaran Kemendagri Nomor 600.54/48/SJ tentang implementasi SIPD, pemerintah daerah diarahkan untuk menyusun perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan akuntansi pelaporan Tahun 2024 melalui aplikasi SIPD RI (Sistem Informasi Pemerintah Daerah Republik Indonesia).

“Dalam rangka menindaklanjuti surat edaran tersebut, Pemda Mubar perlu memberikan bintek penggunaan aplikasi SIPD RI bagi pengelola keuangan daerah. Pengelola keuangan daerah ini sebanyak 196 orang, terdiri dari PPK, PPTK, perencanaan dan bendahara pengeluaran,” jelasnya saat menyampaikan sambutan pada Bintek penggunaan Aplikasi SIPD RI di Plaza Kubra Kendari 30 Januari 2024.

Staf Ahli Gubernur Sultra ini juga menyampaikan bahwa selain bimbingan teknis tentang penggunaan aplikasi SIPD RI, kegiatan tersebut dirangkaikan dengan sosialisasi Permendagri Nomor 19 Tahun 2022 tentang Kartu Daerah Pemerintah Daerah.

Kartu Kredit Pemerintah Daerah bertujuan meningkatkan keamanan dalam bertransaksi, meminimalisasi uang tunai, mengurangi fraud dari transaksi tunai, mengurangi idle cash dari penggunaan uang persediaan.