Pemprov Sultra Gelar Rapat di Hotel, Hugua : Aula Terpakai Semua
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) nekat menggelar rapat di salah satu hotel Kendari pada Rabu, 9 Maret 2025, di tengah adanya kebijakan presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto terkait efisiensi anggaran.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto sudah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan pendapatan anggaran belanja negara dan belanja daerah tahun anggaran 2025.
Pada poin keempat nomor 1 Inpres 2025, presiden menginstruksikan, Gubemur dan Bupati atau Wali Kota untuk, membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar focus group discussion.
Kemudian poin kedua, presiden menginstruksikan mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50%.
Poin ketiga, presiden menginstruksikan membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium yang mengacu pada peraturan Presiden mengenai standar harga satuan regional.
Diketahui kegiatan ini digelar oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sultra. Kegiatan tersebut bertajuk forum konsultasi Publik Rancangan awal RKPD Provinsi Sultra tahun 2026.
Iklan oleh Google
Dari pantauan, kegiatan ini dimulai sejak pukul 09.00 WITa hingga 12.00 siang. Dalam kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Sultra Ir Hugua serta beberapa kepala organisasi pimpinan daerah (OPD).
Dikonfirmasi hal ini, Wakil Gubernur Sultra Ir Hugua mengatakan bahwa rapat yang digelar oleh Pemprov Sultra ini hanya se jam di hotel.
“Rapatnya sejam. Ya, karena aula kami (Pemprov Sultra) lagi kepakai semua,” kata Hugua saat ditemui di acara tersebut.
Ia menyebut sebelumnya pihaknya sudah mengidentifikasi ruangan ruangan milik Pemprov Sultra namun telah digunakan. Sehingga atas hal itu kegiatan tersebut digelar di hotel.
“Kalau kita bisa rapat 1 jam 2 jam boleh yang penting jangan nginap. Ya ini kan cuma makan aja,” ujarnya.
Menurut Hugua, di tengah-tengah adanya kebijakan efisiensi ini terdapat toleransi seperti terbatasnya ruangan untuk dilakukan rapat sehingga dilakukan di luar.
“Jadi saya kira di tengah-tengah efisiensi ya pastilah ada toleransi-toleransi karena memang kalau ruangan kepakai semua terus kita mau rapat di mana?. Ya, keterbatasan ruangan provinsi dong bagaimana,” tambahnya. (Ahmad Odhe/yat)