Masyarakat Koltim Desak DPRD Segera Proses Pemilihan Wakil Bupati

Ridwan menjelaskan, secara yuridis normatif dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Udang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014, tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-undang, tepatnya dalam ketentuan pasal 176 ayat (4) menghendaki dilakukan pengisian kekosongan jabatan wakil kepala daerah yang masih memiliki sisa jabatan selama 18 bulan lebih.

Ketiadaan norma hukum yang mengatur mengenai batasan waktu maksimal pengisian kekosongan jabatan wakil kepala daerah, menjadi faktor penyebab sering tidak dilakukannya pengisian kembali jabatan wakil kepala daerah di Indonesia, dikarenakan terjadi kekosongan hukum dan multitafsir mengenai berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pengisian kembali jabatan wakil kepala daerah.

Ditambah lagi tidak terdapat norma hukum yang mengatur spesifik mengenai bagaimana mekanisme pengisian kekosongan jabatan wakil kepala daerah di Indonesia, yang menyebabkan menjadi rumitnya mekanisme pengisian jabatan wakil kepala daerah di Indonesia.

Untuk diketahui, PDIP telah mengeluarkan rekomendasi kepada Diana Massi yang tak lain merupakan istri almarhum Samsul Bahri, sebagai bakal calon Wakil Bupati Koltim.

Sedangkan tiga partai pengusung lainnya yakni, PAN, Demokrat dan Gerindra belum mengeluarkan rekomendasi. Namun, proses rekomendasi dari tiga partai pengusung ini telah diproses sebelumnya. Hanya saja, tertunda pasca Bupati Koltim, Andi Merya Nur terjaring OTT KPK. (re/yat)