KPU Kendari Rapat Koordinasi Camat dan Lurah Terkait Pembentukan Sekretariat PPK-PPS

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kendari menggelar rapat koordinasi, terkait pembentukan sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Umum serentak 2024 bersama camat dan lurah se-Kota Kendari, Selasa 22 November 2022.

Ketua KPU Kota Kendari, Jumwal Shaleh mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 khususnya berkenaan dengan pasal 343 terkait dengan peran pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemilihan umum.

“Dalam pasal itu bahwa ada beberapa peran yang dimiliki oleh pemerintah daerah, salah satunya adalah berkenaan dengan fasilitasi, baik itu personel maupun sekretariat di badan adhoc mulai dari PPK sampai dengan PPS,” katanya.

Kemudian, lanjut Jumwal Shaleh, hal lain yang juga berkenaan dengan peran pemerintah adalah berkaitan dengan fasilitasi sosialisasi peraturan yang berkaitan dengan pemilihan umum dan juga pendidikan pemilih, yang tujuan akhirnya adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu.

“Dan yang terakhir adalah berkenaan dengan fasilitasnya atau dukungan pemerintah daerah dalam hal transportasi atau pendistribusian logistik yang InsyaAllah nanti pada saat menjelang hari H pemilu,” ungkapnya.

Lebih lanjut ia menyampaikan, pemilu 2024 sangat kompleks tantangannya dan secara institusi menjadi tanggung jawab penyelenggara pemilu tetapi kesuksesan secara keseluruhan membutuhkan sinergitas dari seluruh pemangku kepentingan.

Dimana, secara teori pemangku kepentingan dalam Pemilu itu ada tiga. Pertama, pemangku kepentingan utama dalam hal ini adalah penyelenggara Pemilu kemudian peserta dan pemilih, serta pemangku kepentingan kunci yang terdiri dari pemerintah daerah TNI dan Polri.

“Dan yang ketiga adalah, pemangku kepentingan pendukung, yang di dalamnya salah satunya adalah kampus,” ujarnya.