Kinerja OPD di Mubar “Lemot”, Oknum Pejabatnya Susah Diatur

By Nawala Media Pada Selasa, 21 Februari 2023 | 12:20

Pj Bupati Muna Barat (Mubar) Dr Bahri saat meninjau lahan perkantoran Bumi Praja Laworoku, di desa Lakalamba, kecamatan Sawerigadi. (Pialo/nawalamedia.id)

Kinerja Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Muna Barat (Mubar) lambat loading atau “lemot”. Banyak pekerjaan pada triwulan pertama ini belum bergerak khususnya proses pengadaan barang dan jasa.

Pj Bupati Mubar Dr. Bahri mengakui lambatnya kinerja OPD tersebut. Hal ini berimplikasi pada rendahnya realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) triwulan pertama. Padahal, kata Bahri, imbauan terkait percepatan realisasi anggaran sering disampaikan saat rapat maupun pada saat apel gabungan.

“Sudah dua bulan realisasi anggaran kita masih rendah. Belum ada pergerakan pengadaan barang dan jasa. Sampai hari ini pembentukan Pokja belum selesai,” kata Bahri.

Bahri menekankan, Mubar adalah daerah yang bergantung pada APBD. Maka ketika realisasi APBD rendah otomatis perputaran ekonomi di masyarakat juga lambat.

“Percepat ini, ekonomi kita sangat tergantung dengan APBD. Kita tidak punya tambang dan sebagainya,” jelasnya.

Selain itu, Bahri juga menyayangkan kelakuan salah satu pejabat di Mubar. Pejabat tersebut telah diberi tugas dan diminta menghadap tapi tidak pernah muncul.

“Saya nda tahu, seorang bupati panggil anak buahnya, kok susah amat ya. Padahal jabatan ada, kalau tidak mau dengan jabatan, jentelmen beritahu saya, pak saya tidak siap jabatan yang ini, maka saya pindahkan jabatan ke orang lain,” tuturnya.

Atas hal tersebut, pejabat yang ditunjuk Mendagri ini menegaskan, dalam mengelola daerah ini butuh pejabat yang komitmen dan pekerja keras. Kemudian, mengutamakan kerja-kerja besama bukan kerja individu.

Untuk itu, ia mengingatkan jika ada pejabat yang dipanggil segera datang, karena ini berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab terhadap daerah ini.

Iklan oleh Google

“Jadi kalau ada pejabat yang saya panggil tolong datang. Ini ada pejabat yang kita cari, sudah titip pesan ke mana-mana, suruh ketemu tidak pernah ketemu. Saya tidak tahu harus memakai cara-cara apa memanggil orang seperti ini,” ujarnya.

Atas persoalan tersebut, Direktur Perencanaan Keuangan Daerah Kemendagri akan menyurati setiap kepala OPD yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah (Sekda) untuk mempercepat proses penyampaian paket yang akan dilelang.

“Suratnya ini lengkap dengan formatnya. Saya ini seorang bupati merangkap sebagai tenaga teknis. Memikirkan semua agar berjalan cepat. Kalau sudah selesai semua, RAB, penunjukan konsultan, segera sampaikan ke ULP supaya langsung dilakukan proses lelang,” katanya.

Alumni STPDN ini juga meminta kepada kepala OPD untuk melakukan percepatan khususnya pada kegiatan pengadaan barang dan jasa yang sifatnya penunjukan langsung.

“Percepat lah, selesaikan di awal semua. Lelang besar ini belum dilaksanakan, kantor bupati, DPRD, waktu kita dua bulan tidak cukup nanti. Ini sudah bulan dua, besok sudah bulan tiga, belum ada gerakan apa-apa,” katanya.

Padahal kata dia, Pemda Mubar telah meminta pendampingan dari BPKP, Kejaksaan juga APIP dan Inspektorat. Namun kinerja di OPD tetap saja tidak maksimal.

“Tolong semuanya fokus ke sana. Ini ada uang tinggal dilaksanakan. Roda perekonomian di Mubar ini bisa berputar kalau ini kita sudah laksanakan dari awal,” tegasnya.

Ia juga memerintahkan kepada tim APIP turun semua ke OPD untuk mengetahui apa kendala sehingga tidak mau melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa.

“Padahal sudah ada DPA, tinggal dilaksanakan saja. Sudah ada rencana kerjanya. Kalau ada kendala, hambatan harusnya konsultasi. Jangan berpikir sendiri, marilah berbagai,” pungkasnya. (Pialo/yat)

ARTIKEL-ARTIKEL MENARIK NAWALAMEDIA.ID BISA DIAKSES VIA GOOGLE NEWS(GOOGLE BERITA) BERIKUT INI: LINK