Dana Puluhan Miliar KONI Sultra Untuk PON Papua Harus Diaudit
Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua diduga menyisakan masalah. Sebab, dana Rp30 miliar yang telah digunakan harus segera diaudit.
Hal ini diungkapkan Ketua HMI Cabang Kendari, Ujang Hermawan beberapa waktu lalu.
Ia menyebut, ada dugaan pelanggaran pengelolaan anggaran seperti pengadaan peralatan cabang olahraga (Cabor). Menurutnya, sejumlah cabor diduga tidak memiliki kontrak pembelian. Bahkan ada pengadaan di atas Rp200 juta diduga tanpa tender.
Belum lagi pengadaan seragam kontingen, mulai dari baju hingga sepatu disinyalir prosesnya menyalahi aturan. Tak hanya itu, soal harga penginapan di Papua, penggunaan mobil rental dan konsumsi pertanggung jawaban dananya harus jelas.
“Ini wajib jadi atensi semua pihak termasuk Gubernur Sultra untuk mendorong dana hibah KONI diaudit, setelah berakhirnya PON di Papua,” tegas Ujang Hermawan, Selasa 9 November 2021.
Menurut Ujang, kepolisian dan kejaksaan harus segera mengambil langkah. Sebab, ketika berbicara dugaan penggunaan anggaran yang salah berarti ada indikasi korupsi.
“Dari awal pasti ada yang salah. Misalnya soal pengadaan barang, kalau bendahara dan tim pemeriksa tidak mau bertanda tangan berarti ada sesuatu yang tidak beres,” bebernya.
Ujang menegaskan, pihaknya akan mengawal dugaan kasus ini agar diusut hingga ke akarnya. Termasuk soal sewa hotel, makanan hingga penggunaan mobil rental.
“Saya juga dapat informasi ada pengadaan peralatan mencapai miliaran dan ini harus dilihat sesuai atau tidak. Jangan sampai ada tempat pembelian lebih murah, terus pembeliannya diatur untuk mendapatkan keuntungan,” tutupnya.
Di tempat terpisah, Tim Pemeriksa Peralatan Cabor KONI Sultra, Arifin L Godo, membenarkan jika proses pembelian peralatan cabor ada yang tidak memiliki kontrak.
“Mohon maaf saya tidak bisa jelaskan semuanya. Nanti kalau diminta penjelasan secara resmi pasti saya beberkan semua. Saya akan buka secara menyeluruh,” pungkasnya. (re/yat)