Ratusan Hektare Sawah di Kolaka, Hancur Terendam Banjir Akibat Aktivitas Pertambangan

By Nawala Media Pada Senin, 10 April 2023 | 18:19

Ratusan hektare sawah tertimbun material lumpur diduga dari bekas tambang. (Istimewa)

Ansal (54) tak bisa menyembunyikan rasa kesalnya ketika sawahnya direndam lumpur bekas tambang yang mengalir dari gunung yang gundul.

“Mati itu padi karena terendam banjir tanah merah, 2 malam saja itu mati padi, apalagi kalau sudah 1 minggu,” keluh Ansal (54), salah satu petani di Pomalaa.

Ansal adalah satu dari puluhan petani di Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka yang tertimpa nasib nahas akibat pertambangan, 26 Maret 2023 lalu.

Barusan 4 hari padi ditanam, turun hujan sekitar 2 jam. Tanah merah berlumpur turun dari bukit yang gundul mengalir ke sungai hingga meluap. Seketika ratusan hektare sawah terendam setinggi 40 sentimeter.

Sepekan berikutnya, hujan kembali melanda Kabupaten Kolaka. Sungai kembali meluap membawa material tambang nikel dan merendam persawahan.

Lahan persawahan terendam banjir kurang lebih sekitar 650 hektare di tiga desa yaitu Desa Totobo, Pelambua, dan Pesauha. Areal sawah terendam lumpur material tambang nikel terparah terjadi di Desa Pesauha, sekitar 500 hektare.

Menurut Ansal, banjir lumpur kali ini paling parah dibanding tahun-tahun sebelumnya. Lantaran, areal persawahan terendam banjir sangat luas mencapai ratusan hektare.

Banjir tersebut membuat sawah yang baru ditanami rusak bahkan terancam mati. Produksi pertanian ikut menurun, ancaman gagal panen juga membayangi para petani. Dalam sekali menanam, petani harus mengeluarkan biaya Rp3,5 juta per hektare.

“Itu belum termasuk ongkos pupuk, kalau misalnya tumbuh sampai panen, sudah berapa kerugian kami para petani,” ungkap Ansal.

Dalam kondisi setelah terendam lumpur, petani 3 desa ini tetap berupaya agar sawah bisa tumbuh.

Mereka pun menyemainya dengan pupuk lebih banyak, berharap sawah bisa tetap tumbuh, namun kualitas tanaman diyakini akan rusak. Sebelum banjir menerjang, para petani biasanya menghasilan 7-10 ton gabah per hektare dalam sekali panen.

Namun, akibat dampak aktivitas pertambangan ini, petani hanya bisa memanen 4-5 ton gabah per hektare.

Setiap terjadi banjir lumpur menggenangi persawahan, petani biasanya mengadu ke pemerintah setempat untuk meminta pertanggungjawaban perusahaan tambang nikel.

Ansal mengungkapkan, perusahaan tambang memang memberi ganti rugi kepada para petani setelah menggelar pertemuan yang dimediasi pemerintah setempat.

Iklan oleh Google

“Waktu itu perusahaan kasih Rp600 ribu per orang, ditambah pupuk 4 karung,”ungkap Ansal.

Namun kini, para petani sudah bosan mengadu kepada pemerintah dan meminta pertanggungjawaban perusahaan tambang. Lantaran, perusahaan tambang yang beroperasi di dekat areal persawahan tidak bisa memberikan solusi. Salah satu solusi yang ditawarkan para petani yakni untuk menormalisasi Sungai Pesaoha, dan membangun tanggul penghadang luapan air lebih tinggi.

“Kami sudah malas, karena percuma tidak ada solusi, sudah berkali-kali ini terjadi setiap hujan turun,” kesalnya.

Ansal khawatir, apabila banjir lumpur terus merendam persawahan, suatu saat wilayah tersebut tak bisa lagi ditumbuhi tanaman apapun. Tak hanya sawah, tanaman jangka pendek yang lain juga tak bisa tumbuh. Hal ini mengancam masa depan kehidupan para petani.

Ancaman kehilangan mata pencaharian sebagai petani juga menghantui, apalagi selama ini sumber penghidupan warga satu-satunya, hanyalah bertani.

“Kalau begini terus, ini akan jadi tanah mati, tidak ada yang bisa tumbuh selain rumput gajah. Sampai anak cucu ini dampaknya,” kata Ansal.

Ansal berharap Pemerintah Kabupaten Kolaka segera turun tangan untuk mencari solusi dari permasalahan ini.

Sementara itu Direktur Walhi Sultra, Andi Rahman mengecam masalah ini aktivitas tambang nikel yang berimbas ke lahan sawah produktif masyarakat. Walhi Sultra menyebut, ada 2-3 perusahaan tambang yang beroperasi di dekat areal persawahan warga.

Dua perusahaan di antaranya yakni Perusahaan Daerah (Perusda) Kolaka dan PT TMS. Dua perusahaan ini diduga beraktivitas di lahan konsesi PT Vale Indonesia.

“Kami prihatin dengan kondisi yang dialami warga. Kami dari menyayangkan perusahaan tambang beroperasi tanpa melihat aspek lingkungannya,” ujar Andi Rahman, pada Senin 10 April 2023.

Walhi Sultra menduga, aktivitas perusahaan tambang di Kecamatan Pomalaa tidak menjalankan rekomendasi analisis dampak lingkungan.

Pasalnya, 2 perusahaan tambang nikel cekdam penampungan bijih nikel. Sehingga, ketika hujan, material tambang langsung turun ke sungai menjadi lumpur tanah merah.

Saat ini, Walhi Sultra masih melakukan identifikasi dan mendalami lebih jauh masalah pencemaran lingkungan ini.

“Kami meminta perusahaan tambang yang beroperasi di dekat sawah untuk dihentikan, karena tidak sesuai dengan aturan dan kajian lingkungan,” tegasnya.

Hingga berita ini diterbitkan, awak media ini masih mencoba mengonfirmasi pihak perusahaan. (Ahmad Odhe/yat)

ARTIKEL-ARTIKEL MENARIK NAWALAMEDIA.ID BISA DIAKSES VIA GOOGLE NEWS(GOOGLE BERITA) BERIKUT INI: LINK