Pj Bupati Harus Bongkar Dugaan Mafia Proyek di ULP Mubar
Beberapa elemen masyarakat di Kabupaten Muna Barat (Mubar) mendukung langkah Penjabat (Pj) Bupati Mubar, Dr Bahri untuk membongkar dugaan mafia lelang proyek di Unit Layanan Pengadaan (ULP) Mubar.
Salah satu tokoh pemuda Mubar, Laode Agus, mengaku ikut mengapresiasi langkah Bupati Mubar dalam melakukan inspeksi mendadak (sidak) di kantor LPSE, karena sejak Tahun 2017 kantor tersebut terlihat kumuh tapi proses lelang tetap berlanjut.
“Inikan menjadi pertanyaan, di mana proses lelang di mana server. Sementara ada pengadaan server di Kominfo tahun 2019 dengan anggaran sekitar Rp99 juta.
Menurutnya, LPSE merupakan salah satu sentrum yang mengatur seegala bentuk pembangunan yang ada di Mubar, maka wajar kalau bupati melakukan sidak untuk memastikan server dan aktivitas pegawai di dalamnya.
“Kalau kemudian di sana ditemukan tidak ada server dan aktivitas perkantoran seperti biasa, berarti apa yang menjadi pandangan publik dan informasi yang beredar selama ini itu mungkin benar adanya,” kata Agus.
Ketua Bapera Mubar ini melanjutkan, dengan dilakukannya sidak di LPSE, maka Bupati bisa menilai sendiri, apa kah di situ ada manipulasi, atau langkah-langkah mafia saat proses lelang.
“Kan itu bisa saja terjadi,” katanya.
Oleh karena itu, sebagai masyarakat Mubar ia mendukung langkah bupati untuk membuka kedok di balik aktivitas yang dilakukan LPSE selama ini.
Iklan oleh Google
“Semua tindakan beliau yang positif kita apresiasi dan wajib kita dukung,” tegas Agus.
Hal yang sama juga disampaikan Muhammad Abas Karib, selaku Politisi Nasdem Mubar. Ia juga sepakat dengan tindakan Penjabat Bupati Mubar. Menurut dia, yang disoroti oleh masyarakat selama ini menjadi terang benderang karena server ada di wilayah lain.
“Jadi kita siap membantu Pemda Mubar dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih yang berpihak kepada rakyat dan tidak melanggar aturan serta transparansi pengelolaan proyek yang ada di Mubar,” ujarnya.
Senada dengan itu, Azrul Lawa, salah satu tokoh pemuda Mubar, berharap apa yang dilakukan Penjabat Bupati Mubar, Dr. Bahri bisa menjadi langkah awal untuk membongkar dugaan mafia lelang proyek di Mubar.
“Mudah-mudahan dengan langkah Penjabat Bupati Mubar, bisa terbongkar semua, termasuk polemik tahun 2021 ada perusahaan yang mengerjakan proyek lebih dari lima paket,” harapnya.
Azrul menyampaikan bahwa sejak mekar sebagai DOB, tahun 2014, kinerja ULP Mubar sudah tidak transparan dalam mengelola kegiatan. Bahkan, situs ULP Mubar tidak bisa diakses oleh publik.
“Dari dulu, sejak mekar itu situs ULP tidak bisa diakses publik. Jadi tidak ada transparansi pengelolaan proyek di Mubar ini,” terangnya.
Ia berharap, dengan adanya Pj Bupati Mubar ini, pengelolaan informasi publik terkait kinerja ULP Mubar bisa transparan.
“Mudah-mudahan ke depan bisa transparan lah. Kemudian masyarakat juga tidak kesulitan masuk di situs ULP untuk melakukan penawaran,” pungkasnya. (Pialo/yat)
