Take a fresh look at your lifestyle.
     

Gakkum KLHK Tetapkan Direktur dan Komisaris PT Anugrah Tersangka Kasus Tambang Ilegal di Kolaka

263

Direktorat Jenderal (Ditjen) Penegak Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Gakkum KLHK) menetapkan dua orang pengurus PT Anugrah (AG) sebagai tersangka kasus tindak pidana menambang nikel ilegal yang merusak lingkungan dan merugikan negara di Desa Oko-Oko, Pomalaa, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara (Sultra).

Direktur Jenderal Penegakan Hukum KLHK Rasio Ridho Sani mengatakan keduanya berinisial LM (28) selaku direktur PT AG dan AA (26) selaku Komisaris PT AG. Keduanya merupakan warga Kelurahan Malewong, Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan.

“Kedua tersangka ini mencari keuntungan finansial dengan mengorbankan lingkungan hidup serta merugikan negara. Apa yang dilakukan kedua tersangka ini merupakan kejahatan serius. Kami akan menindak kedua tersangka berlapis,” kata Dirjen Gakkum KLHK dalam konferensi persnya di kantor Rubbasan Senin 13 November 2023.

Kepala Balai Gakkum KLHK Wilayah Sulawesi, Aswin Bangun menuturkan, penanganan kasus tambang ilegal ini bermula dari adanya laporan masyarakat tentang adanya kegiatan penambangan nikel yang diduga tidak memiliki izin.

Mendapatkan informasi tersebut lanjutnya, pihaknya membentuk tim operasi penyelamatan SDA.

Ia mengungkapkan setelah menindaklanjuti laporan tersebut, tim operasi penyelamatan SDA menemukan adanya kegiatan penambangan dengan menggunakan alat berat excavator.

“Saat itu jug tim melakukan pengamanan barang bukti, pengambilan keterangan terhadap operator excavator, pengawas
lapangan dan Kepala Dusun 11 Lowani Desa Oko-Oko serta melakukan pemasangan plang segel penghentian pelanggaran tertentu di lokasi penambangan illegal seluas 23,84 Ha,” ungkapnya.

Iklan oleh Google

Kata dia, dari hasil pemeriksaan oleh penyidik Gakkum KLHK Wilayah Sulawesi terhadap MA (39) selaku pengawas lapangan diperoleh keterangan bahwa kegiatan penambangan sudah dilakukan sejak tahun 2022 dan penanggung jawab kegiatan penambangan tersebut adalah LM (28) Direktur PT AG sedangkan AA (26) Komisaris PT AG diduga turut serta terlibat membantu kegiatan pertambangan tersebut.

“Kedua orang tersebut telah melakukan penambangan tanpa dilengkapi Izin Usaha Penambangan (IUP), Perizinan Berusaha Bidang Lingkungan Hidup dan Dokumen Lingkungan Hidup (AMDAL),” ujarnya.

Sementara itu di tempat yang sama Plt. Direktur Pencegahan dan Pengamanan Hutan, Sustyo Iriyono, menegaskan pihaknya akan mengembangkan kasus ini untuk mengungkap kemungkinan adanya pelaku lain yang terlibat termasuk korporasi.

“Kami sudah mendapatkan perintah dan Dirjen Gakkum KLHK untuk mendalami penerapan penyidikan TPPU dan Penyidikan bersama dalam penanganan kasus tambang ilegal ini,” ujarnya

“Kami akan segera berkoordinasi dengan penyidik-penyidik lainnya sehingga para pelaku dapat dihukum seberat-beralnya agar ada efek jera,” kata Sustyo.

Kini kedua tersangka LM dan AA ditahan oleh Penyidik Balai Gakkum LHK Wilayah Sulawesi dan dititipkan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas 2A Kendari.

Sementara itu barang bukti sebanyak 17 unit alat berat excavator PC 200 telah disita dan dititipkan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Kelas I Kendari.

Atas perbuatannya kedua tersangka dijerat pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun dan denda paling sedikit Rp3 miliar dan paling banyak Rp10 miliar. (Ahmad Odhe)

ARTIKEL-ARTIKEL MENARIK NAWALAMEDIA.ID BISA DIAKSES VIA GOOGLE NEWS(GOOGLE BERITA) BERIKUT INI: LINK
Berlangganan Berita via Email
Berlangganan Berita via Email untuk Mendapatkan Semua Artikel Secara Gratis DIkirim ke Email Anda
Anda Dapat Berhenti Subscribe Kapanpun
Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan, ruas (*) wajib diisi