Diduga Ada Mafia Dalam Proses Pengadaan Obat di Mubar

Kendati demikian, Bahri justru menemukan tumpukan jenis obat tertentu yang tidak wajib ada di setiap puskesmas. Ia juga tidak mengerti seperti apa proses pengadaannya. Apakah pengadaan obat di Mubar menggunakan pendekatan proyek atau berdasarkan permintaan.

“Saya lihat obat itu menumpuk pada jenis-jenis obat tertentu. Saya nda tau ini, apakah ini pendekatan proyek atau pendekatan permintaan konsumsi di masyarakat,” katanya.

Menurutnya, kondisi seperti ini sangat berdampak pada masyarakat karena obat itu adalah kebutuhan utama dan kesehatan itu adalah kebutuhan dasar yang wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah.

“Kesehatan itu kan 10 persen, undang-undang mengamanatkan itu,” tegasnya.

Mantan Direktur Fasilitasi Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Ditjen Bina Keuangan Daerah ini menyampaikan bahwa negara telah menurunkan anggaran untuk kebutuhan obat di setiap puskesmas. Dengan anggaran itu, harusnya masyarakat mendapat pelayanan yang gratis termasuk obat.

“Ini obat yang disediakan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sehingga apa yang terjadi, masyarakat diberi resep oleh dokter lantas dia beli. Padahal negara sudah menganggarkan bahwa obat gratis di puskesmas,” imbuhnya.

Maka dalam konteks ini patut diduga ada mafia dalam proses pengadaan obat di Mubar. Olehnya itu, Bupati Mubar memerintahkan aparat pengawas internal pemerintah (APIP) untuk melakukan audit keseluruhan proses mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, sampai pada tahap penyaluran obat di setiap Puskesmas.

“Seperti apa proses logistiknya. Kalau audit proses pasti dari perencanaan, pengadaan dan PPKnya. Kita audit, benar nggak ini. Kita kaitkan barang yang diterima dengan berita acaranya. Benar gak ini,” pungkasnya. (Pialo/yat)