Pejabat Pemprov Sultra Berjanji Tak Korupsi dan Tak Terima Suap

Penjabat (Pj) Gubernur Sultra Andap Budhi Revianto melakukan penandatanganan perjanjian kinerja dan pakta integritas bersama seluruh pejabat lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara.

Penandatanganan tersebut, dilaksanakan di ruang Pola Kantor Gubernur Sultra, Jumat 23 Februari 2024.

Dalam penandatanganan tersebut, terdapat tujuh poin pernyataan yang telah disepakati yakni, pertama berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela.

Kedua, tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ketiga bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas. Kemudian keempat, menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas.

Kelima, memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan dan sesama pegawai di lingkungan kerja secara konsisten.

Keenam, akan menyampaikan informasi penyimpangan di Biro Organisasi Setda Provinsi Sulawesi Tenggara serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya.

Dan ketujuh, bila melanggar hal-hal tersebut di atas maka pejabat siap menghadapi konsekuensinya.

Sementara itu, Pj Gubernur Sultra Andap dalam paparannya menyampaikan perjanjian kinerja dan rencana aksi 2024 dalam penandatanganan pakta integritas terdapat juga 7 poin.

Pertama, kata Andap, berdasarkan Permen PAN-RB nomor 5e/2014, perlu dijabarkan dalam keputusan Gubernur tentang pedoman Sakip di lingkungan Pemprov Sultra bahwa setahun sekali ditetapkan DIPA K/L/D dalam perjanjian kinerja.

Kedua, perjanjian kinerja merupakan turunan dari Renstra yang memuat sasaran, indikator, target dan anggaran.