Video Pj Bupati Mubar Diduga Sengaja Diedit : Bawaslu Telusuri, Umar Bonte Akan Melapor
Video Penjabat (Pj) Bupati Muna Barat (Mubar) Dr Bahri, yang sempat viral di media sosial belakangan ini menjadi perhatian publik. Pasalnya dalam video tersebut Pj Bupati Mubar diduga menunjukan keberpihakan terhadap salah satu figur calon tertentu.
Dalam video tersebut juga terdapat salah satu calon Anggota DPD RI, Umar Bonte, sekaligus Ketua Gerakan Jaringan Nasional Nusantara (Ganjar).
Video tersebut juga sudah sampai di Bawaslu Mubar. Terkait itu, Bawaslu Mubar akan melakukan penelusuran terkait informasi itu.
“Terkait dengan video yang beredar soal dugaan keberpihakan Pj Bupati Muna Barat terhadap figur calon tertentu, kami sudah mendapatkan informasi itu. Terkait dengan informasi itu Bawaslu Muna Barat, menjadikan sebagai informasi awal. Selanjutnya Bawaslu melakukan penelusuran dengan membentuk tim penelusuran,” kata Ketua Bawaslu Mubar, Awaludin Usa.
Nanti dalam penelusuran itu, kata Awal, Bawaslu Mubar akan meminta keterangan dari pihak-pihak yang mengetahui kejadian tersebut, termasuk Pj Bupati Mubar.
“Akan kita mintai keterangan dari mereka-mereka yang mengetahui terkait dengan kejadian tersebut. Mereka yang ada dalam video, termasuk pak Pj bupati. Hasilnya seperti apa, kita tunggu dulu tim penelusuran untuk bekerja,” terangnya.
Mantan Ketua KPU Mubar ini juga mengimbau kepada ASN untuk menjaga netralitas menjelang Pemilu 2024. Hal itu sesuai dengan PP 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negri Sipil dimana pasal 5 huruf n bahwa PNS dilarang untuk memberikan dukungan kepada calon presiden/wakil presiden, calon DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD kabupaten dan calon kepala daerah. Kemudian ada keputusan bersama Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi, Mendagri, Kepala BKN, Ketua KASN dan ketua Bawaslu tahun 2022.
“Terkait netralitas ASN Bawaslu Mubar sudah dua kali menyampaikan surat imbauan kepada pemerintah daerah terkait dengan netralitas ASN,” tuturnya.
Terkait video tersebut, Ketua Gerakan Jaringan Nasional Nusantara (Ganjar), La Ode Umar Bonte, menyampaikan bahwa video tersebut telah diedit dan kejadiannya sebelum penetapan calon.
Kata dia, penyampaian Pj Bupati Mubar terkait Pro Ganjar tidak ada kaitannya dengan calon presiden atau calon tertentu karena yang dimaksud dengan kata Ganjar adalah Gerakan Jaringan Nasional Nusantara.
“Kemudian terkait kapasitas saya hadir di pelabuhan Fery Tondasi sebagai ketua DPP KNPI dan Ketua Umum Ormas, Relawan Pro Gerakan Jaringan Nasional Nusantara,” terangnya.
Atas video tersebut, Umar Bonte merasa keberatan dan akan menempuh jalur hukum karena video tersebut sengaja dipotong dan diedit untuk menjatuhkan Pj Bupati Mubar.
“Itu berita hoax, dan diminta pada oknum yang edit dan penyebar video untuk minta maaf atau menghapus videonya selama 1×24 jam. Jika tidak, besok (Minggu 12 November 2023) saya laporkan di Polres Muna. Informasi begini bisa merusak sistem demokrasi kita,” tegasnya.
Sementara Itu, Pj Bupati Mubar, Dr Bahri mengaku bahwa video tersebut telah dipotong dan sengaja diviralkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
Kata dia, kejadian dalam video itu sudah lama dan terjadi sebelum tahapan pemilu. Kemudian, pernyataannya tentang Pro Ganjar itu tidak ada kaitannya dengan nama salah satu calon presiden. Pro Ganjar itu adalah Gerakan Jaringan Nasional Nusantara dimana ketuanya adalah La Ode Umar Bonte.
“Tidak ada kaitannya dengan presiden. Saya ini adalah ASN yang dipercaya menjadi Pj Bupati Mubar. Tugas saya adalah menyukseskan Pemilu 2024 dengan menjaga netralitas ASN demi terciptanya pemilu yang kondusif dan demokratis,” pungkasnya. (Pialo/yat)