PT GKP Tetap Menambang Nikel di Pulau Wawonii Sambil Tunggu Salinan Putusan MA

By Nawala Media Pada Senin, 14 Oktober 2024 | 00:09

Menanggapi adanya putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan upaya kasasi warga Pulau Kecil Wawonii dalam perkara gugatan pembatalan dan pencabutan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) milik PT Gema Kreasi Perdana (PT GKP), perusahaan nikel milik Harita Group yang dimiliki oleh Lim Hariyanto ini menerima adanya putusan tersebut.

“Merespon pemberitahuan putusan MA tentu kami berharap semua pihak bisa menghargai dan menghormati proses hukum yg sedang berjalan,” kata Humas PT GKP Marlion.

Putusan tersebut tertuang dalam perkara kasasi nomor 403 K/TUN/TF/2024 Majelis Hakim MA membatalkan putusan judex facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta nomor 367/B/2023/PT.TUN.JKT dan menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta bernomor: 167/G/TF/2023/PTUN.JKT.

Dengan adanya putusan tersebut, PT GKP tak lagi sah untuk melakukan aktivitas pertambangan di pulau tersebut.

Namun, kata Marlion, aktivitas pertambangan PT GKP di Pulau Wawonii masih terus berjalan hingga adanya salinan putusan resmi dari Mahkamah Agung (MA).

“Saat ini, aktivitas PT GKP masih berjalan sembari kami dari perusahaan menunggu salinan putusan resmi MA untuk dipelajari lebih lanjut,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Kuasa Hukum TAPak dari JATAM, Muhammad Jamil mengatakan dengan adanya Putusan MA yang memenangkan warga Wawonii, PT GKP sudah kehilangan seluruh legitimasi untuk terus beroperasi di Pulau Wawonii.

“GKP harus berhenti sekarang juga untuk melakukan aktivitas di Pulau Kecil Wawonii karena sudah tidak memiliki legitimasi hukum dan sosial,” kata Jamil dalam keterangannya pada Jumat, 11 Oktober 2024.

Dalam lingkup yang lebih luas, menurut Jamil, putusan ini harus menjadi acuan bagi para penegak hukum dalam melakukan tindakan untuk menyetop segera seluruh aktivitas pertambangan di seluruh pulau kecil di Indonesia.

“JATAM menyerukan kepada penegak hukum untuk menindak aktivitas ilegal PT GKP di pulau kecil dengan berdasarkan pada aturan perundang-undangan yang diperkuat dengan 4 putusan pengadilan, 3 putusan MA dan 1 putusan MK,” tambahnya.

Kuasa Hukum TAPaK Arko Tarigan dari Trend Asia mengatakan, dari keempat putusan ini, sudah seharusnya PT Gema Kreasi Perdana angkat kaki dari Pulau Wawonii.

“Putusan MA ini menjadi kabar baik bagi perjuangan warga Pulau Wawonii, serta pulau-pulau kecil lainnya yang sekarang dalam ancaman pertambangan, dan sudah sepantasnya KLHK mematuhi putusan ini,” ujarnya.

“Kami dari Koalisi TAPaK mendesak Kementerian ESDM, KLHK serta Pemerintah Daerah Konkep untuk segera mencabut izin usaha pertambangan serta memerintahkan PT GKP bertanggung jawab melakukan pemulihan lingkungan yang rusak serta memberikan ganti kerugian kepada masyarakat Pulau Wawonii,” sambung Arko.

Sedankan Menurut Fikerman Saragih dari Kiara, putusan MA ini semakin menguatkan perlindungan atas penyelamatan lingkungan (ekologi) dan masyarakat (sosial) yang hidup dan menjadi satu kesatuan di Pulau Wawonii.

Iklan oleh Google

Ia bilang pemerintah seharusnya segera mengeksekusi putusan MA tentang IPPKH ini beserta Putusan MA tentang judicial review Perda RTRW Kabupaten Konawe Kepulauan serta Putusan MK Nomor 35/PUU-XXI/2023.

“Pemerintah juga harus membuktikan diri dapat menindak tegas perusahaan-perusahaan yang tidak taat hukum dengan menghukum PT GKP yang masih melakukan aktivitas pertambangan ilegal,” kata dia.

Fikerman mengatakan, putusan MA ini juga semakin membuktikan bahwa pulau-pulau kecil dilarang untuk ditambang sebagaimana telah disebutkan dalam UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

“PT GKP harus angkat kaki dari Pulau Wawonii. Pulau Wawonii harus bebas dari pertambangan nikel dan pemerintah pusat wajib mematuhi dan tidak mengeluarkan ijin industri ekstraktif apapun di Pulau Wawonii,” tegas Fikerman.

Edy Kurniawan dari YLBHI yang juga merupakan Tim Kuasa Hukum TAPaK, menyatakan bahwa 3 putusan MA plus 1 putusan MK membuktikan bahwa kegiatan pertambangan khususnya mineral kritis merupakan abnormally dangerous activity bagi ekosistem di pesisir, pulau-pulau kecil, dan kehidupan masyarakat pesisir.

“Putusan MK tersebut berlaku untuk semua wilayah pulau-pulau kecil, tidak hanya Wawonii. Karenanya Pemerintah juga wajib mencabut semua perizinan tambang di pulau-pulau kecil dan putusan MA seharusnya menjadi pedoman untuk itu,” ungkapnya.

Sehingga ia menegaskan bahwa atas nama negara hukum, PT GKP harus tunduk pada putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagai dua lembaga peradilan tertinggi. Karena putusan in casu memiliki konsekuensi administratif, pidana maupun keperdataan.

“Karenanya, sebelum aktivitas GKP menimbulkan kerugian lebih besar, maka Menteri KLHK maupun Menteri ESDM harus menunjukkan itikad baik dengan segera menertibkan kegiatan pertambangan PT GKP di Wawonii tanpa menunggu salinan putusan MA secara resmi,” tegasnya.

Warga Wawonii yang merupakan penggugat, Pani Arpandi, mengatakan putusan MA ini seharusnya menguatkan pemerintah dari level daerah hingga provinsi, dan aparat penegak hukum untuk mengusir GKP dari Pulau Wawonii.

“Selama ini ada kesan keberpihakan pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan kepolisian kepada perusahaan, dengan tidak mengeksekusi putusan-putusan yang sudah sangat jelas menunjukkan aktivitas penambangan GKP adalah aktivitas ilegal. Kami berharap dengan adanya putusan ini, pemerintah pusat dan seluruh pihak terkait untuk tunduk dan melaksanakan putusan dengan mengusir GKP keluar dari Wawonii,” kata dia.

Selain itu, Rakyat Pejuang Wawonii tayci juga mengatakan kemenangan ini bukanlah hadiah dari penegak hukum, namun kekuatan solidaritas.

“Kami berterima kasih kepada semua pihak yang bersolidaritas mengawal perjuangan warga Wawonii. Putusan MA ini adalah bentuk pengakuan dan perlindungan bahwa pesisir dan pulau-pulau kecil tidak untuk ditambang. Kami, warga Wawonii, berterima kasih atas putusan MA yang mengabulkan permohonan kasasi dengan membatalkan IPPKH PT GKP di Wawonii,” kata dia.

Tayci meminta penegak hukum untuk segera menindak tegas GKP berdasarkan seluruh putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

“Sebab kemenangan-kemenangan warga Wawonii diabaikan oleh GKP yang masih berani melakukan aktivitas penambangan di pulau kami. Karena itu, kami meminta untuk segera mengusir PT GKP keluar dari Pulau Wawonii,” pungkasnya. (Ahmad Odhe/yat)

ARTIKEL-ARTIKEL MENARIK NAWALAMEDIA.ID BISA DIAKSES VIA GOOGLE NEWS(GOOGLE BERITA) BERIKUT INI: LINK