Polemik Tambang di Pulau Wawonii, Masyarakat Menuntut Eksekusi Putusan Pengadilan

Warga Pulau Wawonii Kabupaten Konawe Kepulauan terus menyuarakan protes mereka terhadap aktivitas pertambangan yang beroperasi di wilayah tersebut.

Hal itu, setelah puluhan masyarakat Pulau Wawonii melakukan aksi unjuk rasa di Polda Sultra dan di Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara pada Selasa, 21 Januari 2024.

Tayci warga Wawonii menyampaikan kekecewaan mereka atas ketidakjelasan eksekusi putusan Mahkamah Agung (MA) yang telah memerintahkan pencabutan izin tambang dan revisi sejumlah pasal dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

“Mahkamah Agung sudah memutuskan untuk mencabut pasal-pasal yang memungkinkan tambang ilegal, tetapi sampai hari ini putusan itu tidak dilaksanakan. Bahkan pemerintah provinsi, DPRD, dan aparat penegak hukum tidak jelas apa langkah yang diambil untuk mengeksekusi tambang ilegal tersebut,” ujar Tayci dalam pertemuan terbuka dengan DPRD Sulawesi Tenggara.

Tayci juga mempertanyakan komitmen pemerintah dalam menegakkan hukum terkait aktivitas tambang diduga ilegal.

Ia menyebut bahwa aktivitas tambang di Wawonii tidak memiliki legalitas, namun tetap berlangsung tanpa pengawasan yang memadai.

Menurut Tayci, warga Wawonii telah memenangkan sejumlah gugatan hukum yang menegaskan bahwa izin tambang yang dikeluarkan tidak sah.

Gugatan terhadap RTRW yang memungkinkan aktivitas tambang dimenangkan oleh warga, termasuk pasal-pasal seperti Pasal 25 Ayat 7, dan Pasal 25 Ayat 3 yang dinilai tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat kepulauan.

Selain itu, izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) PT GKP juga telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung.

Judicial review yang diajukan perusahaan tambang tersebut pun ditolak. Meski demikian, hingga kini belum ada langkah nyata dari pemerintah maupun aparat hukum untuk mengeksekusi putusan tersebut.

“Apakah kalian mau menentang penyampaian wakil presiden kita yang menyampaikan herlisasi yang menyampaikan bahwa kita harus mencabut seluruh iup yang ada di negara kita jika tambang itu tidam memiliki legalitas apapun di dalam untuk melakukan proses aktivitas penambangan di negara Indonesia,” ungkapnya.

“Apakah kalian mau menantang perintah presiden kita yang menyampaikan akan menselaraskan hukum yang konstitusi yang ada di negara kita,” tambahnya.

Warga juga mengungkapkan bahwa aktivitas tambang telah menimbulkan banyak kerugian, baik secara sosial, lingkungan, maupun ekonomi.

Tayci menceritakan bahwa keluarganya hampir menjadi korban excavator yang dikirim oleh perusahaan tambang. Selain itu, hubungan sosial masyarakat di Wawonii semakin terganggu akibat konflik yang ditimbulkan oleh pertambangan.

“Tambang ini tidak hanya merusak alam, tetapi juga kehidupan kami. Hubungan antarwarga yang dulu harmonis kini retak. Kami meminta pemerintah untuk segera bertindak sebelum kerusakan lebih besar terjadi,” ujarnya.

Sementara itu salah satu masa aksi lainnya menceritakan upaya masyarakat untuk menolak tambang sudah dimulai sejak 2007.

Pada tahun 2012, terjadi aksi besar-besaran di batuluraya Kecamatan Wawonii Tenggang, di mana masyarakat berhasil menghalau upaya perusahaan tambang masuk ke wilayah mereka. Namun, perusahaan lain seperti PT GKP yang mencoba beroperasi di Desa Roko-Roko Raya.