Delapan ASN Pemprov Sultra Diduga Tak Netral, Salah Satunya Oknum Pj Bupati

“Dari delapan ini ada satu di antara mereka JPT (Jabatan Tinggi Pratama) mengajukan pensiun dini karena yang bersangkutan akan maju dalam kontestasi kepala daerah yang berada di Sultra,” katanya.

Selain itu juga, Asrun menyebut, 1 ASN dari delapan tersebut, sudah menjalani klarifikasi oleh Inspektorat Sultra dan telah menjalani sidang kode etik pada hari ini, Rabu 8 Mei 2024.

“Hari ini kita akan melakukan sidang kode etik terhadap ASN yang sudah dilakukan klarifikasi oleh inspektorat,” ujar jendral ASN Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara itu.

Asrun menyebut para ASN tersebut diduga melakukan pendekatan misalnya dengan ikut dalam pertemuan partai politik atau tentang kontestasi Pilkada di Sulawesi Tenggara. Serta menggunakan atribut partai.

“Misalnya ada undangan mengikuti pertemuan tentang pencalonan kepala daerah. Itu kan dalam surat ada logo partai, berarti yang bersangkutan diduga melakukan pendekatan terhadap partai itu. Ada juga yang terbukti menggunakan atribut-atribut partai,” kata Asrun.

Asrun menambahkan, Pemprov Sultra telah memberikan teguran terhadap ASN yang terduga pelanggar netralitas ASN. Selain itu kata Asrun, jika ASN ingin melakukan pendekatan terhadap partai politik, maka harus mengundurkan dari status ASN-nya.

“Semua itu tidak dilarang tetapi sesuai dengan prosedurnya jika ASN akan melakukan pendekatan ke partai politik maka mundur dari ASN atau cuti di luar tanggungan negara,” katanya. (Ahmad Odhe/yat)