Bawaslu Warning KPU, Umumkan DPS di Tempat Mudah Dijangkau Masyarakat

Menurut dia, Dukcapil di setiap daerah harus jemput bola dengan melakukan perekaman KTP di masyarakat, karena pasti ada residu pasca-pemilihan.

“Saya kira capil (catatan sipil) setiap daerah sudah baik dan juga butuh masyarakat yang aktif ketika belum memiliki e-KTP sehingga capil bisa cepat mencetak KTP. Kami melihat ada warga yang sudah melakukan perekaman tetapi belum cetak e-KTP. Selain itu, ada masyarakat yang tidak punya identitas sama sekali harus diperbaiki,” ujarnya.

Saat ini, Bawaslu Sultra telah melakukan pemetaan potensi kerawanan pada pemilu kemarin. Hal tersebut bisa jadi dasar perbaikan pada pemilihan kepala daerah di Sultra Tahun 2024.

“Ini menjadi perhatian. Selain pemetaan wilayah rawan, juga pemetaan TPS rawan. Untuk TPS rawan nantinya dalam waktu dekat Bawaslu akan sampaikan secara resmi ke media. Karena berdasarkan indeks kerawanan pemilu (IKP), Sulawesi Tenggara masih dalam kategori sedang,” katanya.

Daerah perbatasan seperti Konawe Utara, Kolaka Utara dan Konawe, sebut dia, menjadi salah satu fokus perhatian karena berbatasan langsung dengan provinsi tetangga.

“Pada prinsipnya tugas kita Bawaslu tidak ada urusan dengan tapal batas, kita hanya memastikan bahwa masyarakat punya hak tersalurkan tanpa ada intimidasi. Pada prinsipnya Bawaslu menjaga hak konstitusi, hak politik bisa tersalur sebagai warga negara,” ungkapnya.

“Jika ada tanggapan dan masukkan mulai tanggal 18 sampai dengan 27 Agustus 2024 maka silakan melaporkan ke pengawas pemilu secara berjenjang agar bisa cepat ditindaklanjuti secara cepat dan sesuai aturan,” pungkasnya. (Ahmad Odhe/yat)