KPK Ungkap Enam Anggota DPRD Mubar Belum Laporkan LHKPN

By Nawala Media Pada Kamis, 30 Mei 2024 | 21:01

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI menemukan enam anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Muna Barat (Mubar) belum melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tahun 2023.

Dari enam anggota DPRD Mubar tersebut lima orang dari Partai Nasdem dan satu orang dari Partai Amanat Nasional (PAN).

Dari Partai Nasdem yakni, Wa Ode Sitti Sariani Illaihi Musliadi, La Ode Sariba, Munarti, Nur Aisyah Ilyas, kemudian dari Partai Amanat Nasional adalah La Ode Thalib.

“Kami mengimbau agar segera melaporkan LHKPN, Karena ini adalah kewajiban,” terang Kasatgas Direktorat Kordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi Wilayah IV KPK RI, Tri Budi Rochmanto ditemui di kantor Bupati Mubar, Kamis 30 Mei 2024.

Menurut Tri Budi Rochmanto, LHKPN tahun 2023 ini harusnya dilaporkan paling lambat akhir Maret 2024. Namun, hingga Mei 2024, enam anggota DPRD Mubar belum melaporkan LHKPN.

Terkait hal itu, anggota DPRD Mubar, Musliadi, mengaku bahwa sebelumnya dia sudah melakukan proses pelaporan LHKPN tahun 2023. Namun saat itu tidak ditindaklanjuti karena beranggapan laporan sudah terkirim.

Iklan oleh Google

“Saya kaget juga ada informasi itu karena saya sudah lakukan proses pelaporan LHKPN. Tadi saya cek ternyata memang belum terkirim,” katanya.

Politisi NasDem ini juga mengaku bahwa LHKPN itu merupakan sebuah kewajiban setiap anggota DPRD, sehingga tidak ada alasan untuk itu.

“Kemarin itu hanya kelalaian kita. Kita tidak tindak lanjuti setelah proses pelaporan. Padahal kita tinggal kirim saja karena tidak ada juga tambahan kekayaanya,” katanya.

Berbeda dengan La Ode Sariba. Ia mengaku sudah melaporkan LHKPN tahun 2023, namun hingga saat ini belum terverifikasi dan belum terbit tanda terima dari KPK RI.

“Sebenarnya saya sudah melaporkan LHKPN, hanya saja agak terlambat menyampaikannya. Yang pasti, saya sudah melaporkan LHKPN dan tinggal menunggu tanda terima dari KPK RI,” ungkapnya.

Untuk diketahui, komisi antirasuah ini berkunjung di Muna Barat dalam rangka melakukan rapat koordinasi terkait program pencegahan korupsi terintegrasi tahun 2024.

Rapat koordinasi ini dihadiri langsung oleh Pj Bupati Muna Barat, La Ode Butolo, Sekda Muna Barat, LM Husein Tali, dan seluruh pimpinan OPD Muna Barat. (Pialo/yat)

ARTIKEL-ARTIKEL MENARIK NAWALAMEDIA.ID BISA DIAKSES VIA GOOGLE NEWS(GOOGLE BERITA) BERIKUT INI: LINK