Realisasi Program 100 Hari Kerja Darwin-Ali Basa Disesuaikan Kemampuan Keuangan Daerah

“Dari 44 poin program strategis yang diusung selama masa kampanye tidak bisa kita target tuntas 100 hari. Yang menjadi prioritas awal adalah mewujudkan Liwu Mokesa Tematik,” terangnya.

Ketua Tim penyusun Visi Misi Bupati Mubar, La Ode Darwin dan Ali Basa ini menyampaikan bahwa “Liwu Mokesa Tematik” ini merupakan terjemahan dari beberapa program kegiatan.

Seperti liwu mokesa ekonomi, liwu mokesa kampung bersih, infrastruktur tertata rapi, sektor UMKM dan lembaga ekonomi di desa harus tetata dengan baik.

Kemudian untuk menunjang program 100 hari kerja dengan tema “Liwu Mokesa” itu harus dimulai dari dua hal, yakni terkait pembersihan ruang milik jalan (rumija) dan penertiban hewan ternak di ruas jalan.

“Ini menjadi langkah awal dalam break down tagline Liwu Mokesa tematik. Karena ketika kondisi lingkungan wilayah masih seperti saat ini atau terlihat kotor sehingga agak sulit untuk breakdown tagline ini. Makanya ini dulu yang diutamakan, kalau itu sudah berjalan maka akan lebih mudah Liwu Mokesa tematik dijalankan,” ujarnya.

Jika dua hal ini sudah dilakukan dengan baik, kata Jailudin, maka bisa bergeser ke program selanjutnya, misalnya liwu mokesa ekonomi dan infrastruktur dan lainnya.

Untuk itu, kata dia, peran OPD terkait, seperti PMD, DLH dan PUPR diharapkan bekerja sama untuk menuntaskan program penataan lingkungan.

“Kalau ini sudah bagus maka kita breakdown liwu mokesa itu menjadi yang tematis. Kita tata ekonominya, pendidikannya, kesehatannya. Maka diharapkan lima tahun ke depan program liwu mokesa dapat tercapai targetnya,” tuturnya.

Jailudin juga menekankan bahwa program liwu mokesa ini akan melibatkan seluruh instansi terkait. Misalnya terkait dengan liwu mokesa pemberdayaan ekonomi instansi yang terkait, ada dinas koperasi dan UMKM, dinas perdagangan dan juga dinas PUPR.

Sama halnya dengan pertanian dan desa. Diharapkan mereka bekerja sama dengan daerah soal sinkronisasi program dan anggaran.

“Di desa kan ada sekitar 20-40 persen bisa dianggarkan untuk ketahanan pangan. Nah, itulah yang kita sinergikan dengan pemerintah desa. Sehingga program itu bisa berjalan dengan sistematis. Sehingga di akhir-akhir tahun bisa kita ukur sampai dimana kita punya capaian dan apa masalahnya, untuk menjadi pelajaran di tahun-tahun berikutnya,” pungkasnya. (Pialo/yat)