Anggota DPR RI Dapil Sulawesi Tenggara, Jaelani, menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Standar Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK) bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sektor kehutanan di Kota Baubau dan Kota Kendari.
Kegiatan yang digelar di hari berbeda ini, di Kota Baubau pada Minggu 20 September dan Kota Kendari pada 21 September 2026, terselenggara atas kerja sama antara Jaelani dengan Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL) Wilayah XV Makassar Kementerian Kehutanan.
Program ini dirancang untuk memperkuat kapasitas para perajin dan pengusaha kayu lokal agar mampu memenuhi standar legalitas kayu yang berlaku nasional maupun internasional.
Jaelani menyampaikan bahwa potensi sektor kehutanan dan olahan kayu di Sulawesi Tenggara sangat besar, terutama dari sektor UMKM.
Namun, masih banyak pelaku usaha yang menghadapi kendala dalam pemenuhan sertifikasi legalitas kayu akibat keterbatasan informasi dan tata cara pengurusan.
”Bimtek SVLK ini hadir sebagai wujud komitmen kami untuk mendorong UMKM kehutanan di Sulawesi Tenggara naik kelas,” kata pria yang akrab disapa Bang Jay ini.
Dengan mengantongi sertifikat SVLK, produk-produk olahan kayu lokal Baubau dan Kendari tidak hanya terjamin legalitasnya, tetapi juga memiliki daya saing tinggi dan peluang menembus pasar ekspor.
“Meski telah mendapatkan sertifikat SVLK, para pelaku UMKM harus tetap patuh pada peraturan perundang-undangan dalam pengolahan kayu dalam hal kelestarian hutan,” paparnya.
Sementara itu, Perwakilan BPHL Wilayah XV Makassar memaparkan materi teknis terkait prosedur pendataan, persyaratan dokumen legalitas kayu, hingga proses tata kelola hutan lestari.
Melalui pendampingan ini, para peserta diharapkan dapat memahami pentingnya lacak balak (traceability) bahan baku kayu demi menjaga keberlanjutan lingkungan sekaligus memberikan kepastian hukum bagi usaha mereka.
Para peserta UMKM dari Baubau dan Kendari menyambut antusias pelaksanaan Bimtek ini. Selain mendapatkan pemahaman mendalam mengenai administrasi SVLK, para pelaku usaha juga memperoleh kesempatan berdiskusi langsung mengenai kendala lapangan yang selama ini dihadapi dalam rantai pasok industri kayu olahan.
Diharapkan melalui sinergi antara DPR RI, BPHL Wilayah XV Makassar, dan pelaku usaha lokal ini, ekosistem industri kehutanan di Sulawesi Tenggara dapat tumbuh lebih berkelanjutan, ramah lingkungan, dan makin berdaya saing secara ekonomi. (Ahmad Odhe/yat)
