Lahan Milik Pemprov Sultra di Nanga-nanga Menyusut 207 Hektare

By Nawala Media Pada Selasa, 24 Juni 2025 | 22:01

Gubernur Sultra Andi Sumangerukka bersama Ketua DPRD Sultra La Ode Tariala saat mengecek lokasi lahan Pemprov Sultra di Nanga-nanga. (Istimewa)

Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andi Sumangerukka, meninjau langsung aset milik Pemerintah Provinsi Sultra yang terletak di kawasan Nanga-Nanga, Kota Kendari pada Selasa, 24 Juni 2025.

Kunjungan tersebut turut dihadiri perwakilan DPRD Provinsi Sultra, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Kendari, Korem 143/Halu Oleo, serta sejumlah kepala OPD lingkup Pemprov Sultra.

Andi mengatakan peninjauan ini merupakan langkah awal untuk mengetahui secara langsung kondisi lahan, sekaligus menjadi bagian dari upaya penyelesaian persoalan pertanahan di kawasan tersebut.

“Kunjungan ini kami lakukan bersama DPRD, BPN, dan Korem untuk melihat langsung aset milik Pemprov,” katanya kepada awak media usai meninjau lahan milik Pemprov Sultra di Nanga-Nanga.

Dia melanjutkan dalam peninjauan itu ditemukan penyusutan lahn milik Pemprov Sultra.

Iklan oleh Google

Kata dia, dari sisi legalitas, lahan sebelumnya tercatat memiliki luas sekitar 1.000 hektare. Namun berdasarkan peninjauan dan data terakhir, hanya tersisa sekitar 793 hektare. Sehingga diperkirakan tanah milik Pemprov Sultra susut sebanyak 207 hektare.

“Pertanyaannya, kenapa terjadi penyusutan? Ini akan kami telusuri lebih lanjut. Tim yang dibentuk akan mengecek baik secara administrasi maupun kondisi fisik di lapangan. Setelah semuanya jelas, baru akan ada kesepakatan bersama terkait pemanfaatan lahan ini,” ungkapnya.

Sehingga berdasarkan hal itu, pihaknya bersama seluruh instansi terkait sepakat membentuk tim gabungan untuk menelusuri keabsahan lahan dan menyusun rencana pemanfaatannya secara optimal.

“Kami sepakat membentuk tim gabungan yang terdiri dari Pemprov, Korem, BPN, dan pihak-pihak terkait untuk membahas dan menyelesaikan persoalan lahan serta merancang pemanfaatannya ke depan,” jelasnya.

Dia menambahkan bahwa langkah kolaboratif ini bertujuan menghindari sengketa serta memastikan bahwa aset milik daerah dapat digunakan secara sah, efisien, dan mendukung pembangunan daerah.

“Kita kedepannya ingin memanfaatkannya lahan ini secara optimal agar kawasan ini menjadi lebih baik dan ramai,” tambahnya. (Ahmad Odhe/yat)

ARTIKEL-ARTIKEL MENARIK NAWALAMEDIA.ID BISA DIAKSES VIA GOOGLE NEWS(GOOGLE BERITA) BERIKUT INI: LINK