Tingkat Kedisiplinan ASN di Mubar Masih Rendah

By Nawala Media Pada Kamis, 6 Maret 2025 | 15:21

Bupati Muna Barat La Ode Darwin saat menghadiri rapat paripurna di DPRD Muna Barat didampingi mantan Pj Bupati Mubar, Pahri Yamsul. (Pialo/nawalamedia.id)

Bupati Muna Barat (Mubar) La Ode Darwin melakukan sidak di beberapa kantor untuk memastikan kedisiplinan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup pemerintah daerah Mubar.

Ada lima kantor yang disidak yakni, Kantor Dinas Kesehatan, Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu, Bappeda, Inspektorat dan Puskesmas Wuna.

Dalam sidak tersebut, Bupati Mubar menilai tingkat kedisiplinan ASN di Mubar masih rendah. Pasalnya banyak ASN yang tidak disiplin khususnya pada jam masuk kantor.

“Yang pertama ini Dinas Kesehatan, harusnya jam masuk kantor pukul 08.00 WITa. Tapi hingga pukul 09.05, baru tiga orang yang ada di kantor. Kemudian tadi di PTSP baru 4 orang yang hadir. Hanya di Puskesmas Wuna yang sudah lengkap,” terangnya.

Selain itu, Bupati Mubar ini juga melakukan sidak di Bappeda dan Inspektorat. Untuk di Bappeda, ia menemukan tidak ada absen.Tapi banyak pegawai yang sudah hadir.

“Alasannya dibawa oleh kepala bidang,” jelasnya.

Selanjutnya pihaknya juga melakukan sidak di Inspektorat yang menjadi lembaga pengawas internal.

Iklan oleh Google

“Inspektorat tidak ada absennya. Nah bagaimana dasar kita membayar TPP ASN. Dasar perhitungannya dari mana kalau absennya tidak ada,” terangnya.

Terkait hal itu, Bupati Mubar meminta dukungan kepada DPRD Mubar untuk melakukan evaluasi terhadap pembayaran TPP ASN.

“Kalau ada ASN yang terlambat 5 sampai 6 menit, kalau bisa dipotong (TPP). Jangan anggaran TPP ASN Rp36 miliar dibayarkan begitu saja. ASN yang masuk kantor dan tidak tetap dibayarkan (TPP),” tegasnya.

Di tengah efesiensi anggaran ini, Pemda Mubar harus mampu mengantisipasi kebocoran anggaran. Hal itu dilakukan dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo.

La Ode Darwin mengaku bahwa di Mubar masih banyak anggaran yang bocor, seperti anggaran TPP ASN kurang maksimal, kemudian BPJS Kesehatan yang dibayarkan kurang lebih Rp18 miliar datanya tidak jelas.

“Apakah orangnya sudah meninggal atau orangnya sudah kerja di luar daerah dan lain sebagainya,” katanya.

“Harusnya anggaran itu diperuntukan untuk kepentingan publik tapi bocor kemana-mana. Maka ini akan menjadi tugas kami ke depan dengan Pak Ali Basa,” pungkasnya. (Ahmad Odhe/yat)

ARTIKEL-ARTIKEL MENARIK NAWALAMEDIA.ID BISA DIAKSES VIA GOOGLE NEWS(GOOGLE BERITA) BERIKUT INI: LINK