KPU Mubar Buka Pengajuan Bakal Calon DPRD Pemilu 2024

Selanjutnya, partai politik yang akan mengajukan bakal calon anggota DPRD kabupaten harus memenuhi beberapa ketentuan. Antara lain adalah partai politik peserta pemilu pada kepengurusan tingkat Kabupaten
Mubar dapat mengajukan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Muna Barat apabila telah memperoleh persetujuan dari ketua umum partai politik peserta pemilu atau nama lain dan sekretaris jenderal partai politik peserta pemilu atau nama lain yang sah serta mengirimkan data dan dokumen persyaratan yang diunggah
melalui Silon.

Kemudian pengajuan sebagaimana yang dimaksud, dapat dilakukan oleh ketua partai politik peserta pemilu pada kepengurusan tingkat kabupaten atau nama lain dan sekretaris partai politik peserta pemilu pada kepengurusan tingkat kabupaten atau nama lain yang sah.

Dalam hal ketua partai politik peserta pemilu pada kepengurusan tingkat kabupaten atau nama lain dan sekretaris partai politik peserta pemilu pada kepengurusan tingkat kabupaten atau nama lain yang sah sebagaimana dimaksud, tidak dapat hadir pada saat pengajuan bakal calon, pengajuan dapat diwakili oleh pengurus partai politik peserta pemilu pada kepengurusan tingkat Kabupaten dengan menyampaikan surat kuasa dari ketua partai politik peserta pemilu pada kepengurusan tingkat kabupaten atau nama lain dan sekretaris partai politik peserta pemilu kepengurusan tingkat Kabupaten atau nama lain yang sah.

“Jadi dalam hal pengurus partai politik peserta pemilu pada kepengurusan tingkat kabupaten tidak dapat pengajuan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten sebagaimana dimaksud maka pengajuan persyaratan bakal calon dapat dilakukan oleh petugas penghubung partai politik peserta pemilu pada kepengurusan tingkat kabupaten,” jelasnya.

Lebih lanjut, Koordinator Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat KPU Mubar ini menuturkan, setelah melewati beberapa ketentuan tersebut KPU Mubar akan melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen pengajuan bakal calon.

Jika dalam isian data dan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon tidak lengkap atau daftar bakal calon sebagaimana dimaksud tidak memenuhi persyaratan pengajuan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan KPU tentang pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. dan atau dokumen fisik surat pengajuan dan/atau daftar bakal calon tidak benar maka KPU Mubar akan mengembalikan dokumen pengajuan bakal calon kepada Partai politik peserta pemilu pada kepengurusan tingkat pusat.

“Partai politik peserta pemilu yang pengajuan bakal calon anggota
DPRD Kabupaten dikembalikan sebagaimana masih dapat mengajukan bakal calon sampai dengan batas akhir waktu pengajuan pada hari terakhir. Dan dokumennya dapat diunduh melalui laman https://silon.kpu.go.id.a. pada hari kerja dari pukul 08.00 s.d 17.00 Wita,” pungkasnya. (Pialo/yat)