Take a fresh look at your lifestyle.
       

Jamin Biaya Kesehatan Warganya, Pemda Mubar dapat Penghargaan Pemerintah Pusat

77

Pemerintah Daerah Kabupaten (Pemkab) Muna Barat (Mubar) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Pusat atas komitmennya mencapai Universal Health Coverage (UHC) tahun 2022.

Penghargaan dari Wapres Ma’ruf Amin itu diserahkan langsung oleh Mendagri Tito Karnavian kepada Penjabat (Pj) Bupati Muna Barat Dr Bahri di Jakarta hari ini, Selasa, 14 Maret 2023.

Saat dihubungi, Bahri mengatakan, capaian UHC ini merupakan salah satu komitmen Pemda Mubar dalam memastikan setiap warga memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, bermutu dengan biaya terjangkau.

“Pemkab Mubar menjamin dan memastikan seluruh jaminan kesehatan masyarakat sudah terlindungi dalam program jaminan kesehatan nasional,” ujarnya.

Menurutnya, program JKN dari BPJS kesehatan tidak hanya bagi yang mampu tetapi juga seluruh warga yang masuk dalam kategori tidak mampu. Hal ini merupakan wujud komitmen Pemkab Mubar untuk memberikan kepastian jaminan kesehatan bagi seluruh warga.

“Tidak hanya terdaftar tapi juga terlayani karena iurannya pun telah dianggarkan dalam APBD. Kita masuk dalam 334 kabupaten yang sudah menganggarkan UHC 100 persen, Mubar itu bahkan di atas 100 persen,” kata Bahri.

Direktur Perencanaan Keuangan Daerah Kemendagri itu menambahkan UHC merupakan program prioritas yang harus diintegrasikan jaminan sosial ini dalam BPJS.

Iklan oleh Google

“Jadi masyarakat tidak perlu lagi takut berobat. Semua sudah ditanggung oleh BPJS melalui APBD dan telah didaftarkan pada faskes kelas 3. Yang penting ber- KTP Mubar pelayanan kesehatan gratis baik faskes tingkat pertama maupun tingkat lanjutan,” terangnya.

Pj Bupati Mubar mengaku bangga dan mengapresiasi, ini merupakan kesuksesan bersama baik sekda, asisten, staf ahli, pimpinan OPD dalam peningkatan pelayanan masyarakat khususnya bidang kesehatan.

“Kita akan terus menjaga dan meningkatkan pelayanan masyarakat khususnya pelayanan kesehatan dan akan terus memperkuat sarana dan prasarana pelayanan kesehatan,” tuturnya.

Selain itu, Alumni STPDN itu menyebut di APBD telah dianggarkan di RSUD bagi pelayanan kesehatan yang tidak ditanggung BPJS.

“Kita juga siapkan anggaran di luar pelayanan BPJS yaitu ODGJ, disabilitas dan bayi baru lahir,” singkatnya.

Adapun anggaran yang yang disiapkan untuk pelayanan kesehatan gratis yang dibayarkan melalui BPJS sekitar Rp13 miliar pertahun.

“Anggaran kalau tidak salah untuk membayar iuran Rp13 miliar. Jadi semua fasilitas kesehatan baik tingkat pertama dan lanjutan gratis,” tutupnya. (Pialo/yat)

ARTIKEL-ARTIKEL MENARIK NAWALAMEDIA.ID BISA DIAKSES VIA GOOGLE NEWS(GOOGLE BERITA) BERIKUT INI: LINK
   
Berlangganan Berita via Email
Berlangganan Berita via Email untuk Mendapatkan Semua Artikel Secara Gratis DIkirim ke Email Anda
Anda Dapat Berhenti Subscribe Kapanpun
Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan, ruas (*) wajib diisi