Fraksi Golkar Usul Perda Penataan Pasar dan Pedagang Kaki Lima di Kendari

“Bagian hukum pemerintah kota menyambut baik untuk mempercepat Perda pengelolaan pasar dan pedagang kaki lima supaya tertata dengan baik sesuai regulasi,” ungkapnya.

Lanjut Sahabudin, pihaknya sudah belajar di beberapa daerah terkait pengaturan pasar dan pedagang kaki lima yang nantinya akan menjadi rujukan. Kemudian akan diatur regulasinya agar bisa memberikan sumbangsi untuk pendapatan asli daerah (PAD) Kota Kendari.

“Supaya masyarakat kita tidak terhalangi dan bebas berjualan, harus ada regulasinya. Dari regulasi itu pemerintah juga menyediakan fasilitas agar bisa memungut PAD,” jelasnya.

Ia menambahkan, pasar-pasar ilegal dan pedagang kaki lima di Kota Kendari menjamur. Tapi pemerintah kota hanya tutup mata dan berdiam diri.

“Menjamur tapi pemerintah hanya berdiam diri. Jadi regulasi ini yang kita perjuangkan untuk masyarakat agar mendapat kenyamanan ketika mereka berjualan,” tutupnya. (re/yat)