Bawaslu Mubar Temukan Oknum Perangkat Desa Ondoke Terlibat Politik Praktis

Awal menyampaikan, atas dugaan pelanggaran tersebut, Bawaslu Mubar juga sudah menyampaikan kepada Pj Bupati Mubar nanti kemudian Pemda melakukan langkah-langkah klarifikasi dan memberikan sanksi terkait dugaan pelanggaran perangkat desa tersebut.

Kasus ini masuk dalam kategori pelanggaran perundangan-undangan lainnya, jika yang melanggar ada ASN maka kita teruskan ke KASN di Kementerian Dalam Negeri.

Jika yang melanggar adalah kepala desa atau perangkat maka kita teruskan kepada bupati.

“Terkait sanksi apa yang akan diberikan itu kewenangan bupati,” ujarnya.

Sementara itu, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Mubar, La Ode Muhammad Karman mengingatkan kepada Pemda Mubar agar dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh oknum perangkat desa, di Desa Ondoke tersebut segera diberikan sanksi.

“Kita minta secepatnya diberikan sanksi, karena jangan sampai menyusul lagi pelanggaran berikutnya. Karena kalau sudah pelanggaran dua kali itu jelas dalam UU desa, bisa dikenakan sanksi pemecatan,” tutupnya. (Pialo/yat)