Bawaslu Mubar Gelar Sosialisasi Pengawasan Kampanye Tatap Muka dan Kampanye Medsos

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Muna Barat (Mubar) menggelar sosialisasi pengawasan kampanye tatap muka dan kampanye media sosial.

Dalam sosialisasi tersebut, Bawaslu Mubar menghadirkan dua pemateri dari pihak akademisi, di antaranya adalah, Dr Nasrudin dengan materi potensi kerawanan dalam pengawasan tahapan kampanye pada Pilkada 2024.

Sementara Munsir Salam membawakan materi tentang strategi pencegahan pelanggaran tahapan kampanye pada pemilihan tahun 2024. Dalam sosialisasi tersebut, Bawaslu mengundang semua Panwas Kecamatan yang ada di 11 kecamatan di Mubar sebagai peserta.

Dalam sosialisasi tersebut, Panwascam diberi pemahaman tentang potensi kerawanan dalam pengawasan tahapan Kampanye pada pemilihan kepala daerah tahun 2024.

Salah satu pemateri, Dr. Nasrudin menyampaikan bahwa ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memetakan kerawanan kampanye pada pikada 2024, di antaranya adalah kerawanan waktu kampanye, kerawanan pelaku kampanye, kerawanan selama aktivitas kampanye, kerawanan metode kampanye, kerawanan kampanye dengan satu pasangan calon dan kerawanan pejabat negara dan pejabat daerah dalam pelaksanaan kampanye serta kerawanan lainnya (Pasal 66 Ayat 1 & 2 PKPU No. 13 Tahun 2024).

“Pada Pasal 66 Ayat 1 & 2 PKPU No. 13 Tahun 2024, yakni calon, dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih,” jelasnya

Selain calon atau pasangan calon dan/atau tim kampanye, anggota partal politik peserta pemilukada dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah dan mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.

Dr Nasrudin juga memberikan pemahaman terkait tren kerawanan pidana pada pemilihan tahun 2024. Tren kerawanan pidana ini akibat beberapa faktor di antaranya adalah money politic & E-money politic.

“Selain itu, penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan, medsos, politik yang mengandung Sara, black campaign, akses pemilih rentan/disabilitas, netralitas penyelenggara, netralitas pihak yang dilarang dan penggunaan kekerasan”, terangnya.

Sementara itu, Munsir Salam, mengatakan strategi pencegahan pelanggaran tahapan kampanye di Kabupaten Mubar sangat berbeda dengan daerah lain di 17 kabupaten kota di Sultra.