Diusulkan Rp40 Miliar, Anggaran Pilkada Mubar 2024 Membengkak Dua Kali Lipat

By Nawala Media Pada Rabu, 15 Juni 2022 | 05:44

Ketua Bawaslu Muna Barat Awaludin Usa. (Istimewa)

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Muna Barat (Mubar) telah mengajukan anggaran sebesar Rp40 miliar kepada pemerintah daerah untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024 mendatang.

Angka ini membengkak dua kali lipat dari kebutuhan anggaran Pilkada tahun 2017. Anggaran Pilkada tahun 2017 kurang lebih sebesar Rp22 miliar.

Ketua KPU Mubar, Awaludin Usa menyampaikan bahwa Pilakda tahun 2024 telah ditetapkan pada 27 November 2024. Dengan ditetapkanya jadwal pilkada maka otomatis tahapan telah dijadwalkan.

Berdasarkan undang-undang, tahapan dimulai 12 bulan sebelum hari pemungutan suara. Sehingga KPU Mubar bergerak lebih dini untuk mengajukan anggaran karena pertimbangan kondisi keuangan daerah.

“Kita ajukan sejak bulan Februari tahun 2022. Saat itu Bupati Mubar masih Pak Achmad Lamani. Nominalnya sebesar 40 miliar,” katanya.

Kenaikan anggaran ini bukan tanpa alasan. Salah satu faktor utamanya adalah naiknya honor badan adhock atau penyelenggara.

Untuk panitia pemilihan kecamatan (PPK) tahun 2017 sebesar Rp1,4 juta sampai Rp1,5 juta perbulan perorang. Sekarang, naik menjadi Rp2,4 juta.

Iklan oleh Google

Begitu juga di tingkat panitia pemungutan suara (PPS), yang kemarin Rp1 juta sekarang naik Rp1,4 juta. Kemudian di tingkat KPPS, kemarin honornya Rp500 ribu, sekarang naik menjadi Rp1 juta.

“Itulah yang menyebabkan anggaran Pilkada tahun 2024 menjadi naik,” jelasnya.

Faktor lain kata Awal, yang menjadikan anggaran tahun ini membengkak karena pihaknya memproyeksi bahwa pelaksanaan Pilkada 2024 masih di masa pandemi.

“Karena dilaksanakan di masa pandemi maka jumlah pemilih di setiap TPS itu pasti berkurang. Kalau kemarin 800 per TPS, maka di masa pandemi maksimal 500 per TPS,” ujarnya.

Jika itu terjadi, lanjut Awal, maka KPU harus menambah jumlah tempat pemungutan suara (TPS) sekaligus menambah jumlah penyelenggara di setiap TPS.

“Dengan bertambahnya TPS dan penyelenggara KPPS maka otomatis berdampak pada beban anggaran,” tambahnya.

Meski demikian, mantan wartawan ini menyampaikan bahwa anggaran yang diusulkan tersebut belum final. KPU Mubar masih akan kembali mendiskusikan dengan pemerintah daerah terkait nominal anggaran untuk Pilkada 2024.

“Itu hanya media awal sebagai gambaran kebutuhan awal kita, nanti kemudian ada proses pembahasan dengan pemerintah daerah,” pungkasnya. (Pialo/yat)

ARTIKEL-ARTIKEL MENARIK NAWALAMEDIA.ID BISA DIAKSES VIA GOOGLE NEWS(GOOGLE BERITA) BERIKUT INI: LINK