Banner Nawala Media
Lewati ke konten
Senin, 16 November 2026 Menulis adalah Bekerja untuk Keabadian

Gugat Ke Mahkamah Partai, Kuasa Hukum Minta Pergantian Ketua DPRD Sultra Tak Abaikan Hak Hukum Tariala

Kuasa hukum Ketua DPRD Sulawesi Tenggara (Sultra) La Ode Tariala, Ilyas, meminta proses pergantian pimpinan dewan di wilayah tersebut tidak mengabaikan hak hukum kliennya. Ia menilai keputusan politik Partai NasDem yang menjadi dasar pergantian Tariala harus tetap terbuka untuk diuji melalui mekanisme hukum.

Ilyas menegaskan, keputusan internal partai tidak boleh menutup ruang bagi kader untuk mengajukan keberatan dan memperoleh keadilan. Terlebih, pihaknya telah membawa persoalan pencabutan keanggotaan dan Pergantian Antarwaktu (PAW) Tariala ke Mahkamah Partai NasDem.

Menurutnya, persoalan tersebut bukan hanya pergantian jabatan Ketua DPRD Sultra. Ada prosedur organisasi yang dipersoalkan, terutama penerbitan keputusan pencabutan Kartu Tanda Anggota (KTA) dan PAW tanpa memberikan kesempatan kepada Tariala untuk menyampaikan klarifikasi.

Ilyas menyebut DPP Partai NasDem menerbitkan keputusan pencabutan KTA Nomor 316-Kpts/DPP-NasDem/X/2026 pada 12 Oktober 2026. Empat hari kemudian, tepatnya 16 Oktober 2026, partai menerbitkan keputusan PAW Nomor 318-Kpts/DPP-NasDem/X/2026.

Namun, tambahnya sebelum kedua keputusan itu terbit, Tariala tidak pernah menerima surat panggilan maupun kesempatan memberikan penjelasan.

“Yang kami persoalkan adalah prosesnya. Jangan sampai keputusan politik berjalan begitu cepat, sementara hak hukum seseorang justru diabaikan. Klien kami berhak mengetahui alasan pencabutan keanggotaannya, memberikan klarifikasi, dan mengajukan keberatan,” kata Ilyas.

Ia mengingatkan, kewenangan partai politik dalam mengambil keputusan terhadap kader bukan kewenangan tanpa batas. Setiap keputusan harus tunduk pada aturan organisasi dan peraturan perundang-undangan.

Untuk itu kata Ilyas, keputusan partai tidak bisa dianggap kebal dari pengujian hukum. Proses politik dan proses hukum harus berjalan sesuai koridornya, bukan saling meniadakan.

Ilyas mengatakan pihaknya telah mengajukan keberatan kepada Mahkamah Partai NasDem pada 30 Oktober 2026. Pemberitahuan mengenai sengketa tersebut juga telah disampaikan kepada DPRD Sultra, Gubernur Sultra, dan KPU.

Hal itu ditempuh untuk memastikan seluruh pihak mengetahui bahwa keputusan pencabutan KTA dan PAW Tariala masih dipersoalkan melalui mekanisme penyelesaian sengketa internal partai.

Pihaknya juga telah mengirimkan konfirmasi kepada DPP NasDem pada 9 dan 16 November 2026. Namun, hingga kini, kata Ilyas, belum ada kepastian mengenai penyelesaian keberatan tersebut.

“Kami tidak meminta proses politik dihentikan tanpa dasar. Kami hanya meminta agar hak hukum klien kami tidak diabaikan. Jangan sampai proses pergantian berjalan, sementara kesempatan untuk mencari keadilan justru tertutup,” bebernya.

Ilyas menegaskan, pengajuan keberatan bukan bentuk pembangkangan terhadap keputusan partai. Langkah itu merupakan hak anggota partai yang dijamin melalui mekanisme penyelesaian perselisihan internal.

Ia merujuk Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, khususnya Pasal 32, yang mengatur penyelesaian perselisihan internal melalui Mahkamah Partai.

Ketentuan tersebut, kata dia, memberikan ruang bagi anggota partai untuk memperjuangkan haknya ketika merasa dirugikan oleh keputusan organisasi. Undang-undang juga mengatur penyelesaian perselisihan internal paling lambat 60 hari.

“Undang-undang sudah memberikan mekanisme, termasuk batas waktu penyelesaian. Jangan sampai hak yang dijamin undang-undang kehilangan makna karena proses politik lebih dahulu dijalankan,” katanya.

Selain mempersoalkan keputusan PAW, Ilyas menyoroti proses pencabutan KTA Tariala. Ia menilai partai tidak memberikan ruang pembelaan sebelum menjatuhkan keputusan yang berdampak langsung terhadap status politik kliennya.

Menurut dia, hak klarifikasi bukan formalitas organisasi. Kader harus diberi kesempatan mengetahui alasan keputusan, menjelaskan persoalan, dan menyampaikan pembelaan sebelum sanksi dijatuhkan.

Ilyas juga mempertanyakan Surat Keterangan Nomor SKet-48/MP-ND/X/2026 tertanggal 27 Oktober 2026. Surat tersebut menyatakan tidak terdapat sengketa terkait keputusan Nomor 316 dan 318. Padahal, menurut Ilyas, pihak Tariala telah mengajukan keberatan ke Mahkamah Partai pada 30 Oktober 2026.

Karena itu, ia meminta Mahkamah Partai memberikan penjelasan mengenai pencatatan, penerimaan, dan status keberatan yang diajukan kliennya.

“Kami ingin semuanya jelas. Jika ada keputusan, jelaskan dasar dan prosesnya. Jika ada keberatan, berikan ruang untuk diperiksa dan diputus sesuai mekanisme. Jangan sampai seseorang kehilangan hak politiknya, sementara hak hukumnya untuk mendapatkan penjelasan belum memperoleh kepastian,” tegasnya.

Ia mengatakan pihaknya tetap menghormati mekanisme organisasi Partai NasDem. Namun, penghormatan terhadap aturan organisasi harus berjalan seiring dengan perlindungan hak kader.

Ilyas meminta DPRD Sultra, pemerintah daerah, dan pihak terkait lainnya mencermati status keberatan yang diajukan Tariala sebelum melanjutkan tahapan administratif pergantian.

Proses pergantian yang mengabaikan keberadaan sengketa berpotensi menimbulkan persoalan hukum baru. Karena itu, seluruh keputusan harus memiliki dasar yang jelas dan mempertimbangkan hak pihak yang terdampak.

“Jangan karena kepentingan politik, hak hukum seseorang dikorbankan. Kami meminta semua pihak menghormati proses yang sedang berjalan. Klien kami memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum,” paparnya.

Ia memastikan Tariala akan terus menempuh mekanisme hukum yang tersedia sesuai ketentuan perundang-undangan.

Perkara ini tidak semata-mata menyangkut jabatan Ketua DPRD Sultra. Persoalan yang lebih mendasar adalah jaminan bahwa setiap kader partai tetap memiliki hak untuk membela diri dan menguji keputusan organisasi melalui jalur hukum.

“Jabatan merupakan bagian dari proses politik. Namun, hak hukum seseorang tidak boleh hilang hanya karena proses politik sedang berlangsung. Kami ingin persoalan ini diselesaikan secara terbuka, objektif, dan sesuai hukum,” pungkas Ilyas. (Ahmad Odhe/yat)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *