Syarat Dukungan Bacabub Perseorangan di Mubar Disoal, Masyarakat Lapor Polisi dan Bawaslu

By Nawala Media Pada Senin, 1 Juli 2024 | 19:58

Rusman Malik mendampingi kliennya melapor ke Bawaslu Muna Barat. (Istimewa)

Bakal Calon Bupati jalur independen di Kabupaten Muna Barat (Mubar) Rafis dan Satriani Bani bakal dilaporkan ke pihak kepolisian dan Bawaslu soal dugaan pemalsuan syarat dukungan untuk mencari Calon Bupati Mubar pada Pilkada serentak 2024.

Dugaan ini dilaporkan oleh seorang warga Kecamatan Tiworo Tengah inisial DR, setelah tim verifikasi faktual dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Muna Barat melakukan pengecekan pada Kamis, 27 Juni 2024.

DR mengaku tidak pernah mengenal ataupun memberikan dukungan kepada Rafis dan Satriani Bani. Ia juga menegaskan bahwa belum pernah menyerahkan KTP atau tanda tangan dukungan untuk pasangan calon tersebut.

“Nama klien saya dicatut sebagai pendukung tanpa izin atau tanda tangan yang sah. Saya menduga data pribadi klien saya telah disalahgunakan,” ujar Rusman Malik, kuasa hukum DR, Senin 1 Juli 2024.

Rusman mengaku, pada pukul 14.41 WITa hari ini, DR resmi melaporkan kasus ini ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dengan laporan bernomor 001/PL/PB/Kab/28.15/XII/2024.

Rusman menambahkan bahwa selain melaporkan kasus ini ke Bawaslu, pihaknya juga akan membawa kasus ini ke Polda Sultra berdasarkan Pasal 263 ayat (1) KUHP tentang pemalsuan surat dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Iklan oleh Google

Ketua Bawaslu Kabupaten Muna Barat, Awaluddin Usa, menyatakan bahwa pihaknya sedang melakukan kajian awal untuk menilai keterpenuhan syarat formil dan materil laporan tersebut.

“Kita akan melihat terkait dengan keterpenuhan syarat formil dan materinya. Jika syarat formil dan materilnya belum terpenuhi, maka yang bersangkutan nanti kita surati untuk melengkapi dalam waktu dua hari,” jelas Awaluddin.

Kajian awal ini bertujuan untuk menentukan apakah dugaan pelanggaran tersebut masuk dalam ranah pidana pemilu atau pidana umum.

“Intinya, kita mau buat dulu kajian awalnya. InsyaAllah dalam waktu dekat ini akan selesai,” tambahnya.

Menurut Rusman Malik, kasus ini menyoroti pentingnya validitas data dan transparansi dalam proses pemilihan umum. Kejadian seperti ini tidak hanya merusak kepercayaan publik terhadap proses demokrasi, tetapi juga menunjukkan kerentanan dalam sistem perlindungan data pribadi.

Masyarakat dan pihak terkait diharapkan tetap waspada dan melaporkan setiap penyalahgunaan data yang ditemukan. Proses hukum yang transparan dan adil harus dijalankan untuk memastikan bahwa setiap pelanggaran diusut tuntas demi menjaga integritas dan keadilan dalam pemilihan umum. (Pialo/yat)

ARTIKEL-ARTIKEL MENARIK NAWALAMEDIA.ID BISA DIAKSES VIA GOOGLE NEWS(GOOGLE BERITA) BERIKUT INI: LINK