RDTR Wilayah Tiworo Tengah Mulai Disusun

Penyusunan RDTR ini merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Cipta Kerja yang mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk menyusun dan menyediakan rencana tata ruang wilayah dan rencana detail tata ruang, hal ini guna meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha.

“Dengan adanya RDTR masyarakat pada umumnya dan investor akan lebih mudah dalam mengajukan perizinan berusaha, terutama dengan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang,” ungkapnya.

Pejabat yang ditunjuk oleh Kemendagri ini mengatakan, dengan adanya kemajuan teknologi saat ini produk rencana tata ruang yang sebelumnya hanya dapat diakses oleh pemerintah, saat ini telah dapat diakses dan dimanfaatkan oleh masyarakat dan pihak-pihak terkait secara online.

“Produk rencana tata ruang seperti RDTR juga terkoneksi dengan portal pelayanan perizinan, sehingga proses perizinan berusaha dan non-usaha menjadi lebih cepat dan transparan. Perizinan berusaha yang telah diterbitkan menjadi pertimbangan dalam peningkatan kualitas rencana tata ruang,” bebernya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Unding mengatakan, dasar hukum penyusunan perencanaan pembangunan nasional mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, kemudian penguatan peran RDTR menjadi fokus dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Kemudian penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007, serta Peraturan Pemerintah Nomor 21 tentang penyelenggaraan penataan ruang dimana RDTR berfungsi sebagai kendali mutu pemanfaatan ruang wilayah yang mengacu pada RTRW.

“Ada beberapa peran strategis RDTR dalam perencanaan pembangunan daerah yaitu pengaturan pemanfaatan lahan, pengendalian pertumbuhan dan pembangunan, pembangunan berkelanjutan, pembentukan identitas wilayah, koordinasi antar-sektor, dan pemetaan potensi dan keterbatasan,” pungkasnya. (Pialo/yat)