Ombudsman Sosialisasi Peningkatan Akses Pengaduan di Kolaka Utara

Kegiatan sosialisasi dan diskusi publik yang dilaksanakan di Kolaka Utara ini dilatarbelakangi bahwa berdasarkan identifikasi data pengaduan masyarakat Ombudsman RI, Kabupaten Kolaka Utara merupakan daerah yang masuk pada kategori sangat rendah dalam hal penyampaian akses pengaduan dan konsultasi pelayanan publik di Ombudsman, yaitu hanya 11 pengaduan dalam 4 tahun terakhir serta mengingat daerah Kabupaten Kolaka Utara merupakan salah satu daerah yang memiliki akses jarak terjauh dari Kantor Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Tenggara yang berada di Ibu Kota Provinsi, Kendari.

Oleh karena itu, Ombudsman RI perlu
melakukan suatu upaya akan menyampaikan informasi terkait Lembaga Ombudsman Republik Indonesia dan kanal pengaduan khusus di Kabupaten Kolaka agar masyarakat di Kolaka Utara dapat memperoleh informasi dan senantiasa berpartisipasi aktif dalam pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik.

Kegiatan sosialisasi dan diskusi publik ini diharapkan dapat memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk terlibat atau berpartisipasi dalam melakukan pengawasan pelayanan publik di Kabupaten Kolaka Utara dan dapat memberikan informasi terkait kanal atau tata cara penyampaian konsultasi dan pengaduan terkait dugaan tindakan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Kolaka Utara.

Untuk diketahui masyarakat umum bahwa dalam kegiatan tersebut telah terinformasikan adanya kanal pengaduan Ombudsman Sultra yang dapat menjadi sarana penyampaian keluhan dan konsultasi terkait penyelenggaraan pelayanan publik.

Ombudsman Republik Indonesia adalah lembaga Negara yang mempunyai wewenang mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan hukum milik negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Untuk menyelenggarakan pengawasan pelayanan publik secara holistik yang melingkupi seluruh penyelenggara pelayanan publik dan seluruh jenis layanan publik yang ada, dibangun strategi pengawasan yang efektif melalui pencegahan maladministrasi dalam penyelengaraan pelayanan publik dan melalui penyelesaian maladministrasi pelayanan publik dalam bentuk Inisiatif Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) dan Laporan Masyarakat (LM).

Laporan/pengaduan masyarakat merupakan sesuatu yang sangat berharga bagi Ombudsman. Selain sebagai pihak yang menerima layanan publik, masyarakat juga merupakan “mata-mata” yang handal bagi Ombudsman dalam mengawasi pelayanan publik yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Masyarakat dapat menilai secara objektif apakah penyelenggaraan pelayanan publik sudah berkualitas dan memuaskan ataukah banyak maladministrasi dan mengecewakan. (yat/rils)