Sultra Keciprat Dana Pusat Rp25,57 Triliun pada 2023

By Nawala Media Pada Selasa, 6 Desember 2022 | 12:58

Foto bersama usai penyerahan DIPA di Provinsi Sultra. (Ahmad Odhe/nawalamedia.id)

Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) kecipratan dana pusat kurang lebih Rp25,57 triliun pada Tahun 2023.

Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) Ali Mazi didampingi Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sultra, Syaiful menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (DIPA K/L) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2023 kepada para bupati/wali kota dan kuasa pengguna anggaran satuan kerja lingkup Provinsi Sultra di salah satu hotel di Kendari, Senin 5 Desember 2022.

Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi mengatakan, penyerahan tersebut sesuai dengan arahan presiden yakni APBN 2023 dirancang sebagai instrumen perlindungan sosial bagi masyarakat yang rentan, serta untuk terus mendorong kelanjutan pemulihan ekonomi nasional dan reformasi struktural.

“Jadi saya harap arahan presiden tersebut menjadi stimulus dalam keberlanjutan proses pemulihan ekonomi dan pembangunan di provinsi Sulawesi Tenggara,” kata Ali Mazi dalam sambutannya.

Berkaitan dengan hal tersebut, lanjut Ali Mazi, ia menekankan kepada yang menerima DIPA K/L dan daftar alokasi TKD untuk mempercepat proses penetapan pejabat pengelola keuangan dan pengelola kegiatan dengan menertibkan surat keputusan, segera benahi sistem tata kelola dan administrasi yang memanfaatkan teknologi informasi.

Kemudian proses pengadaan barang dan jasa dilakukan secepat mungkin dengan berdasarkan regulasi dan ketentuan.

Selanjutnya perlu dilakukan akselerasi pelaksanaan program baik yang dikontrakkan pada pihak ketiga maupun yang dilaksanakan secara swakelola, sehingga penyerapan agar tidak menumpuk pada akhir tahun anggaran.

Serta terus menjalin komunikasi dan sinergi yang baik dengan kantor wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sultra dan KPPN untuk melaksanakan anggaran APBN 2023.

Iklan oleh Google

Gubernur juga menekankan, kepada instansi vertikal dan jajaran pemerintah daerah untuk mempercepat realisasi belanja khususnya belanja barang dengan memperbesar belanja produk dalam negeri, utamanya UMKM serta belanja modal secara transparan, sinergi dan akuntabel karena memiliki dampak yang signifikan bagi peningkatan perekonomian nasional dan daerah.

“Khusus bagi pemerintah daerah jangan biarkan APBD kita menumpuk yang mengakibatkan kita kehilangan kesempatan untuk memajukan daerah. Saya minta belanja daerah dilakukan di awal waktu, agar APBD kita dapat segera memberikan manfaat yang sebesar besarnya bagi kesejahteraan masyarakat Sultra,” lanjutnya.

Selain itu, Ali Mazi juga berpesan kepada bupati dan wali kota untuk memaksimalkan penggunaan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) tahun 2023 sehingga mendukung pemulihan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

“Terkait dengan pengelolaan alokasi TKDD pesan saya kepada bupati dan wali kota untuk benar-benar menggunakan alokasi TKDD tahun 2023 dengan baik sehingga dapat memberikan manfaat yang besar bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” imbaunya.

Ia juga berpesan pada para bupati dan wali kota agar program bantuan langsung tunai desa dan program prioritas lainnya untuk tetap dilanjutkan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa di wilayah Sulawesi Tenggara.

Sementara itu Plt Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sultra Syaiful mengatakan, alokasi belanja negara secara nasional sebesar Rp3.061,2 triliun dan alokasi anggaran untuk Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2023 sebesar Rp25,57 trilliun.

“Naik 9,71% yang terdiri dari alokasi untuk satuan kerja kementerian dan lembaga Rp7,79 trilliun serta dana transfer ke daerah sebesar Rp17,78 triliun,” kata Syaiful dalam sambutannya.

Ia merinci anggaran yang dialokasikan ke satker K/L di Sulawesi Tenggara sebesar Rp7,79 triliun tersebut, untuk 444 satuan kerja dengan rincian belanja pegawai Rp2,51 triliun, belanja barang Rp3,16 triliun, belanja modal Rp2,09 triliun dan belanja bantuan sosial Rp8,92 miliar.

Anggaran Transfer ke Daerah (TKD) Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2023 dialokasikan sebesar Rp17,78 triliun (naik 7,84%) dari tahun sebelumnya terdiri dari dana alokasi umum (DAU) sebesar Rp9,63 triliun (naik 3,78%), dana bagi hasil (DBH) sebesar Rp2,59 triliun, dana alokasi khusus (DAK) sebesar Rp4,14 triliun (naik 6,36%), dana insentif daerah (DID) sebesar Rp11,45 miliiar, dan dana desa sebesar Rp1,46 triliun (naik 0,1). (Ahmad Odhe/yat)

ARTIKEL-ARTIKEL MENARIK NAWALAMEDIA.ID BISA DIAKSES VIA GOOGLE NEWS(GOOGLE BERITA) BERIKUT INI: LINK