Penjelasan Kadis Kesehatan Mubar Ikhwal Protes Sunat Massal di Kusambi

“Jadi STR ini setiap lima tahun diperpanjang. Kalau STR nya sudah mati, maka tidak bisa lakukan praktik. Bisa dituntut kalau terjadi apa-apa terhadap pasien,” katanya.

Setelah seluruh syarat tersebut terpenuhi dan disiapkan, maka Dinas Kesehatan akan meminta persetujuan dari induk organisasi masing-masing. Perawat dari PPNI sedangkan dokter dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI).

Selanjutnya, dokter ahli bedah yang ditunjuk oleh dinas melakukan briefing kepada perawat yang bersiap melakukan sunatan massal. Sebab, situasi di lapangan akan berbeda nantinya.

“Setiap pasien itu pasti beda-beda. Jadi, dokter akan berikan petunjuk bagaimana model penanganannya,” ujarnya.

Ia juga menyebut, lokasi sunatan massal juga harus aman dan nyaman. Ambulance ikut disiapkan dan paling utama dokter stand by di lokasi untuk mengantisipasi terjadi masalah dalam kegiatan tersebut.

“Kalau ada dokter kan bisa langsung koordinasi lakukan tindakan apa,” ujarnya.

Tak hanya itu, lanjut Mahajaya, setelah sunatan massal dilaksanakan, yang harus dipikirkan adalah perawatan lanjutan pasien. Sebab, nantinya dinkes akan menghubungi perawat di sekitar rumah pasien untuk bersiap melayani perawatan lanjutan.

“Jadi perawat tersebut yang akan bertanggung jawab, ganti perbannya. Jadi semua ada tahapan dan prosedurnya. Karena ini menyangkut tindakan medis berisiko. Yang dikerjakan ini alat vitalnya orang, kalau terjadi apa-apa, siapa yang bertanggung jawab. Ini alat reproduksi loh,” katanya.

Namun, kata dia, panitia tetap berkeras agar kegiatan dilaksanakan segera dan tidak boleh diundur lagi. Atas dasar pertimbangan syarat tersebut, Mahajaya tidak memberikan izin terhadap tenaga kesehatan untuk terlibat dalam sunatan massal di SMAN 1 Kusambi.

“Terakhir mereka minta dari tenaga kesehatan dari Muna. Oh saya sebutkan waktu hearing di DPRD, bahwa itu melanggar undang-undang. Kalau terjadi apa-apa pada anaknya orang atau pasien, siapa yang bertanggung jawab,” ujarnya.

Mahajaya juga menegaskan, tidak diizinkannya nakes terlibat dalam sunatan massal tersebut tak ada kaitannya dengan bupati. Bahkan bupati ikut mendukung kegiatan masyarakat dalam peningkatan taraf kesehatan asal memenuhi aturan perundang-undangan. Karena kegiatan sunatan massal penuh risiko dan harus ada pihak yang mengemban tanggung jawabnya.

“Jadi, tidak ada hubungannya dengan politik. Jangan suatu hal dihubungkan dengan politik. Ini murni kebijakan kami di Dinas Kesehatan bahwa kegiatan sunatan massal tidak bisa langsung digelar tanpa melalui tahapan sesuai aturan,” katanya.

Atas keputusannya itu, lanjut Mahajaya, ia kemudian dihearing dan diprotes oleh warga di Kusambi. Sebagai kepala dinas, kata dia, ia menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat di Kusambi yang tidak memenuhi keinginan panitia untuk segera dilakukan kegiatan sunatan massal.

“Saya minta maaf kepada masyarakat di Kusambi karena tidak segera memenuhi kegiatan panitia yang waktunya mepet mengajukan surat. Ini murni mempertimbangkan risiko tindakan medis,” tuturnya.