Mahasiswa Penolak Tambang Wawonii Bentrok dengan Satpol PP Pemprov Sultra

Dari pantauan jurnalis Nawalamedia.id, demonstran ingin memasuki area kantor gubernur. Namun diadang pihak keamanan  akibatnya terjadi saling dorong dengan satuan polisi pamong praja. Aksi kejar-kejaran pun terjadi diwarnai dengan lemparan batu.

Sebelumnya, Ketua BEM UHO, Muh Luthfid Anando Aly Roza mengatakan hidup warga di Pulau Wawonii Kabupaten Konawe Kepulauan tak lagi tenang dan damai semenjak masuknya perusahaan tambang. Bahkan, kata dia, warga diselimuti perasaan was-was hingga kini lahan dan alam mereka rusak dan dikejar-kejar polisi.

“Kami mendesak Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara agar meminta pemerintah pusat untuk mencabut izin usaha pertambangan di Konawe Kepulauan karena tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil dan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 tahun 2014 tentang RTRW  Sultra tahun 2014-2023,” ucapnya.

Massa juga menyinggung Peraturan Daerah yang dikeluarkan pemerintah daerah yang dinilai bertolak belakang dengan UU Nomor 1 Tahun 2021.

“Kami mendesak Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Konawe Kepulauan Nomor 2 tahun 2021 yang tidak sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2021 JO UU No 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pulau-Pulau Kecil,” pungkasnya. (Ahmad Odhe/yat)