Kuasa Hukum Terdakwa Kasus Korupsi Setda Kendari Ungkap Dugaan Pemalsuan Tanda Tangan

Fakta-fakta kembali terungkap dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi di Sekretariat Daerah (Setda) Kota Kendari yang digelar pada 24 Juni 2025.

Kuasa hukum terdakwa Nahwa Umar, Muswanto Utama, mengungkap sejumlah kejanggalan yang menguatkan bahwa kliennya tidak terlibat dalam praktik melawan hukum tersebut, termasuk dugaan pemalsuan tanda tangan dan manipulasi dokumen resmi.

Dalam pemeriksaan saksi pada sidang tersebut, terungkap bahwa uang yang diberikan kepada Sekda saat itu adalah uang makan dan minum harian pegawai, yang merupakan hak Sekda bersama empat staf lainnya.

“Nomenklatur anggaran uang makan minum harian pegawai, dalam persidangan saudari Hardiana mengakui semua SPJ fiktif adalah inisiatifnya yang tidak pernah ada perintah apapun dari sekda waktu itu dan tanpa sepengetahuan sekda,” ujar Muswanto Senin, 1 Juli 2025.

Tak hanya itu, kuasa hukum juga mengungkap adanya pemalsuan tanda tangan Sekda dalam sejumlah nota kwitansi milik pihak ketiga.

“Keseluruhan saksi itu tidak ada menyebut peran sekda untuk punya niatan sedikitpun menyalahi aturan, justru terbukti ada tanda tangan sekda yang dipalsukan dalam nota kwitansi pihak 3 yang ditunjukkan dalam fakta persidangan,” tegas Muswanto.

Fakta lainnya adalah keterlibatan Asisten Daerah Agus Salim. Dalam persidangan terungkap bahwa Agus menandatangani sejumlah kwitansi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sejak bulan Juli dan Agustus 2020.