Take a fresh look at your lifestyle.
     

Kepala BKPM Bahlil Lahadalia Cabut 39 Izin Pertambangan di Sulawesi Tenggara

259

Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) resmi mencabut 39 Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra)

IUP yang telah dicabut tersebut tersebar pada 7 kabupaten di Sultra, yakni 2 IUP di Kolaka, 10 IUP di Konawe Utara (Konut), 9 IUP di Konawe, 7 IUP di Bombana, 1 IUP di Kolaka Timur (Koltim), 6 IUP di Kolaka Utara (Kolut) dan 4 IUP di Buton.

Surat keputusan pencabutan 39 perusahaan pemegang IUP tertanggal 3 Maret 2022 di Jakarta, yang ditandatangani Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia Atas nama Menteri ESDM.

Dalam surat tersebut berbunyi, mewakili Pemerintah Republik Indonesia, dijelaskan bahwa berdasarkan pasal 119 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pemerintah dapat mencabut IUP, apabila tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dan Surat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: T-9/MB.03/MEM.B/2022 tanggai 06 Januari 2022.

Atas dasar itu, Pemerintah menetapkan pencabutan 39 IUP di Provinsi Sultra. Selain mencabut IUP, Pemerintah juga memberikan menekanan dan ketentuan kepada mereka, yakni pelaku usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan menyelesaikan masalah yang terkait dengan ketenagakerjaan, menyelesaikan masalah fasilitas terutang serta menyelesaikan seluruh kewajiban yang belum dilaksanakan sebelum dan setelah pencabutan izin usaha pertambangan.

Kemudian, Kementerian Investasi/BKPM, mengeluarkan surat tertanggal 11 Maret 2022, dengan nomor 66/A.9/B/2022, bersifat sangat penting, perihal pemberitahuan pencabutan IUP, ditandatangani Deputi Bidang Pelaksanaan Penanaman Modal Imam Soejoedi, ditujukan kepada seluruh kepala DPMPTSP pada 29 Provinsi di Indonesia.

Berikut 39 IUP yang dicabut ESDM dan BKPM

1. PT Babarina Putra Sulung berlokasi di Kabupaten Kolaka

2. PT Dharma Bumi Kendari, nomor IUP : 154 Tahun 2010 yang diterbitkan Bupati Kolaka, tanggal 12 April 2010.

3. PT Konawe Utara Indo Mineral Mining, diterbitkan Bupati Konut, tanggal 24 Mei 2012.

4. PT Kembar Emas Sultra, nomor IUP : 321 Tahun 2011 yang diterbitkan Bupati Konut, tanggal 13 Juli 2011.

5. PT Madani Sejahtera, nomor IUP : 309 Tahun 2013 yang diterbitkan Bupati Konut, tanggal 3 juni 2013

6. PT Sujud Bumi Berkah, nomor IUP : 71 Tahun 2012 yang diterbitkan Bupati Konut, tanggal 18 februari 2012

7. PT Bhumi Swadaya Mineral, nomor IUP : 405 Tahun 2009 yang diterbitkan Bupati Konut, tanggal 22 Desember 2009

8. PT Elit Kharisma Utama, nomor IUP : 580/DPMPTSP/X/2020 yang diterbitkan Bupati Konut, tanggal 6 Oktober 2020

9. PT Konutara Prima, nomor IUP : 54 Tahun 2011 yang diterbitkan Bupati Konut, tanggal 11 Maret 2011

10. PT Titan Agro Abadi, nomor IUP : 66/DPMPTSP/II/2019 yang diterbitkan Gubernur Sultra, tanggal 4 Februari 2019

11. PT Bumi Konawe Minerina, nomor IUP : 403 Tahun 2009 yang diterbitkan Bupati Konut, tanggal 22 Desember 2009.

12. PT Bumi Konawe Minerina, nomor IUP : 404 Tahun 2013 yang diterbitkan Bupati Konut, tanggal 3 Juni 2013

13. PT Dachtraco Sultra Tambang, nomor IUP : 393 Tahun 2013 yang diterbitkan Bupati Konawe, tanggal 01 Mei 2013

14. PT Alotama Karya, nomor IUP : 378 Tahun 2012 yang diterbitkan Bupati Konawe, tanggal 16 juni 2012

15. PT Indomining Pratama, nomor IUP 281 Tahun 2013 yang diterbitkan Bupati Konawe, tanggal 25 April 2013

Iklan oleh Google

16. PT Modern Sinar Energi, berlokasi di Konawe

17. PT Prospek Bumindo Sejahtera, berlokasi di Konawe

18. PT Konawe Bakti Pratama, berlokasi di Konawe

19. PT Bumi Konawe Mining

20. PT Multi Garmindo, nomor IUP 324 Tahun 2010 yang diterbitkan Bupati Bombana, tanggal 19 Agustus 2010

21. PT Cahaya Abalong, nomor IUP : 63 Tahun 2012 yang diterbitkan Bupati Bombana, tanggal 28 Januari 2012

22. PT Mitra Prima Sulawesi, berlokasi di Bombana

23. PT Shantung Mineral Resources, berlokasi di Bombana

24. PT Eka Panca Reksa, nomor IUP : 462 Tahun 2010 yang diterbitkan Bupati Bombana, tanggal 08 November 2010

25. PT Daya Utama Sakti, nomor IUP : 325 Tahun 2010 yang diterbitkan Bupati Bombana, tanggal 19 Agustus 2010

26. PT Pacific Ore Resources, berlokasi di Bombana

27. PT Komposit Indonesia Sejahtera, berlokasi di Kolaka Timur

28. PT Indraldhi Bumi Anoa, nomor IUP : 540/209 Tahun 2010 yang diterbitkan Bupati Kolut, tanggal 22 September 2010

29. PT Porehu Tiar Raya, nomor IUP : 540/79 Tahun 2013 yang diterbitkan Bupati Kolut, tanggal 21 Februari 2013

30. PT Ros Indo Pratama, nomor IUP : 540/55 Tahun 2012 yang diterbitkan Bupati Kolut, tanggal 03 Februari 2012

31. PT Sarana Bumi Minerindo, nomor IUP : 540/261 Tahun 2012 yang diterbitkan Bupati Kolut, tanggal 05 Desember 2012

32. PT Gerbang Kencana Sukses, nomor IUP : 540/102 yang diterbitkan Bupati Kolut, tanggal 03 Februari 2012

33. PT Pulau Rusa Tamita, nomor IUP : 540/278 Tahun 2011 yang diterbitkan Bupati Kolut, tanggal 19 Desember 2011

34. PT Derawan Berjaya Mining, nomor IUP : 27/I/IUP/PMA/2018 yang diterbitkan Kepala BKPM atas nama Menteri ESDM, tanggal 04 Juni 2018 berlokasi di Wawonii Tenggara Kabupaten Konawe

35. PT Wawonii Makmur Jayaraya, nomor IUP : 672/DPM-PTSP/IX/2018 yang diterbitkan Gubernur Sultra, tanggal 17 September 2018 berlokasi di Konawe

36. PT Sultra Raya Tambang, nomor IUP : 408 Tahun 2009 yang diterbitkan Bupati Buton, tanggal 14 Juli 2009

37. PT Asia Mineral Samudra, nomor IUP : 1063 Tahun 2013 yang diterbitkan Bupati Buton, tanggal 19 Desember 2013

38. PT Asia Mineral Samudra, nomor IUP : 1062 Tahun 2013 yang diterbitkan Bupati Buton, tanggal 19 Desember 2013

39. PT Metrix Elcipta, nomor IUP : 1170 Tahun 2010 yang diterbitkan Bupati Buton, tanggal 31 Agustus 2010. (re/yat)

ARTIKEL-ARTIKEL MENARIK NAWALAMEDIA.ID BISA DIAKSES VIA GOOGLE NEWS(GOOGLE BERITA) BERIKUT INI: LINK
       
Berlangganan Berita via Email
Berlangganan Berita via Email untuk Mendapatkan Semua Artikel Secara Gratis DIkirim ke Email Anda
Anda Dapat Berhenti Subscribe Kapanpun
Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan, ruas (*) wajib diisi