Kadin Sultra Harap Pemerintah Segera Ubah Status Covid-19 dari Pandemi ke Endemi
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar ekspos satu tahun Kadin Sultra di bawah kepemimpinan Anton Timbang (AT), Rabu 30 Maret 2022.
Kegiatan ini dihadiri oleh unsur Forkopimda provinsi, sejumlah bupati dan wali kota, pimpinan universitas, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sultra, Dewan Penasehat dan Dewan Pertimbangan Kadin Sultra, Ketua KADIN Kabupaten/Kota, dan nampak pula beberapa ketua asosiasi pengusaha.
Anton mengatakan, dalam kurun waktu setahun memimpin Kadin Sultra, dirinya menyebut banyak dinamika yang terjadi namun di balik itu, banyak hal pula yang telah sukses dilakukannya.
Namun kata Dewan Pembina BPW Himapindo Sultra itu, masih ada sejumlah poin yang perlu kita sempurnakan dan tingkatkan.
“Refleksi adalah cara kita melihat kembali apa yang telah dilakukan, atas dasar itulah kita melakukan koreksi dan evaluasi untuk menyusun program kerja dan strategi yang diperlukan selanjutnya,” papar pria yang juga menjabat Ketua IMI Sultra itu.
Dalam momen tersebut, AT juga menyebut Pandemi COVID-19 yang terjadi beberapa tahun ke belakang berdampak signifikan terhadap penurunan perekonomian daerah hingga nasional.
“Setelah 2,5 tahun kondisi perekonomian kita mengalami keterpurukan hingga sempat mencapai pertumbuhan negatif minus 0,65% di tahun 2020 akibat pandemi COVID-19, namun sejak tahun 2021 telah mulai tumbuh positif 4,1 persen. Namun kondisi tersebut belum cukup ideal dimana pertumbuhan ekonomi Sultra sebelum pandemi mencapai 6–7 persen,” urainya.
Bahkan, rencana pemerintah yang akan lebih melonggarkan aktivitas dan mengubah status pandemi menjadi endemi mendapat respons positif dari pihaknya. Bahkan AT berharap penurunan status bisa dipercepat. Karena akan membangkitkan dunia usaha yang sudah banyak kolaps akibat efek domino pandemi.
“Alhamdulillah, saat ini status pandemi COVID-19 telah berubah menjadi endemi, sehingga kita perlu secepatnya melakukan reposisi, bangkit bersama, melibatkan UMKM dan semua pelaku usaha. Komunikasi yang intensif terus kita lakukan dengan pemerintah, otoritas keuangan, akademisi dan stakeholders lainnya,” timpal mantan Ketua DPD Gerindra Sultra itu. (re/yat)