Gubernur Sultra: Akibat Konsesi Tambang, Konflik Agraria Masih Ditemui di Kolaka dan Bombana
Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka, mengungkapkan bahwa konflik agraria masih menjadi persoalan serius di sejumlah wilayah di provinsi tersebut, khususnya di Kabupaten Kolaka dan Bombana.
Hal ini disampaikan dalam rapat koordinasi tentang program kebijakan pertanahan dan tata ruang di Provinsi Sulawesi Tenggara bersama kementerian terkait ATR/BPN di Kantor Gubernur Sultra pada Rabu, 28 Mei 2025.
“Terdapat isu strategis yang sangat perlu mendapat perhatian khusus yaitu konflik agraria dan pertimbangan kepemilikan tanah yang banyak didominasi oleh konflik antara korporasi dan masyarakat,” kata Gubernur Sultra Andi Sumangerukka.
Ia menjelaskan, konflik tersebut kerap kali dipicu oleh pemberian konsesi tambang kepada perusahaan, yang kemudian memicu klaim atas lahan oleh korporasi.
Iklan oleh Google
Padahal, lahan-lahan tersebut telah digarap secara turun-temurun oleh masyarakat setempat.
“Kasus tersebut ditemui pada beberapa kabupaten di Sulawesi Tenggara seperti Kabupaten Kolaka dan Bombana,” katanya.
Gubernur Andi menambahkan, kondisi tersebut diperparah oleh keberadaan mafia tanah serta lemahnya penegakan hukum di sektor pertanahan.
“Mohon maaf, Bapak Menteri. Lemahnya penegakan atas batas tanah. Lemahnya koordinasi antar-lembaga,” ungkapnya
“Dengan demikian, perlindungan hukum dan kepastian hukum atas kepemilikan tanah oleh masyarakat menjadi lemah,” tambahnya. (Ahmad Odhe/yat)