Dugaan Pemerasan Alfamidi, Mantan Wali Kota Kendari Mangkir dari Panggilan Kejati Sultra

Terhadap usulan tersebut, diadakan pertemuan yang dihadiri oleh mantan Wali Kota Kendari Sulkarnain Kadir, Ridwansyah Taridala, SM selaku tenaga ahli serta manager CSR PT MIDI Utama Indonesia berinisial A.

“Dalam pertemuan tersebut salah satu pihak dengan sengaja menyalahgunakan wewenangnya menunjuk SM dengan ketentuan tersendiri terkait dengan syarat-syarat perizinan yang tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, undang-undang cipta kerja,” katanya.

Dugaan pemerasan ini akhirnya masuk di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara. Dalam proses penyidikan, lanjut Dody, pihaknya menemukan adanya tindak pidana pemerasan.

“Yang kami temukan adanya tindakan untuk melakukan pemeresan kalau tidak dibantu memberikan dana CSR untuk kepentingan program kampung warna warni di Petoaha Bungkutoko, perizinannya akan dihambat,” lanjutnya.

“Karena hal tersebut pihak PT MUI terpaksa memenuhi keinginan para pihak tersebut,” sambungnya.

Dody menuturkan, selain melakukan pemeresan para tersangka juga meminta gratifikasi berupa sharing profit atau berbagi untung dari sejumlah gerai Alfamidi yang ingin dibangun PT MUI.

“Selain dari pada itu juga para pihak tersebut meminta pada PT MUI untuk menyiapkan enam lokasi gerai Alfamidi dengan nama lengkap yang di dalamnya pada pihak mendapat gratifikasi berupa sharing profit,” tuturnya.

Dia menambahkan, selain meminta gratifikasi berupa sharing profit, ada juga beberapa kegiatan yang sudah dianggarkan di APBD, tapi dimintakan kembali ke PT Midi Utama Indonesia dan jumlahnya dimark-up sekitar Rp721 juta.

“Kegiatan yang dimaksud adalah Rencana Anggaran Belanja (RAB) Kampung Warna-Warni, dimana kegiatan tersebut sudah dianggarkan dalam APBD Perubahan Kota Kendari 2021, dan telah di-markup hingga 100 persen. RAB itu lah yang kemudian digunakan untuk meminta dana CSR sejumlah pelaku usaha yang berinvestasi di Kota Kendari,” bebernya.

Menurut Dody, pengusutan kasus ini merupakan salah satu upaya Kejati Sultra untuk menertibkan tata kelola pemerintahan di Kota Kendari termasuk di Sultra.

Setelah ditetapkan sebagai tersangka, keduanya langsung dilakukan penahanan di Rutan Kendari selama 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan guna membongkar tindak pidana korupsi yang dilakukan para tersangka. (Ahmad Odhe/yat)