Bawaslu Mubar Ajak Masyarakat Ikut Mengawasi Proses Pilkada

By Nawala Media Pada Sabtu, 7 September 2024 | 20:12

kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif pemilihan serentak itu dihadiri oleh dua narasumber yaitu Prof. Dr. Ruslin, S.Pd.,M.Si dan Arif Nur Alam. (Pialo/nawalamedia.id)

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kabupaten Muna Barat (Mubar) mengajak seluruh elemen masyarakat agar ikut melakukan pengawasan dalam kontestasi Pilkada serentak tahun 2024.

Hal itu disampaikan Kordiv HP2H Bawaslu Muna Barat, LM Karman ketika menyampaikan sambutan dalam sosialisasi pengawasan partisipatif pemilihan serentak, di Hotel Rh, Sabtu 7 September 2024.

Karman mengatakan, pada pilkada Mubar banyak sekali potensi pelanggaran yang dimungkinkan terjadi, seperti money politic, netralitas ASN, dan keterlibatan perangkat desa.

Kata dia, potensi pelanggaran yang cukup serius adalah terkait money politic, pasalnya pelanggaran terkait money politic masuk dalam zona merah saat pilkada lalu.

“Jika ada pelanggaran baik money politic dan netralitas ASN, lapor ke kami, ada bukti baik foto ataupun video. Kita akan melakukan penelusuran, jika terbukti ada pelanggaran, saya gas,” tegasnya.

Karman menekankan, Bawaslu Mubar akan bekerja secara profesional dalam mengawasi setiap tahapan pilkada di Mubar. Jika selama pilkada ada laporan atau temuan terkait potensi pelanggaran, maka Bawaslu Mubar akan menindaklanjuti.

“Bawaslu Mubar berkomitmen, kalau ada laporan atau temuan dan disertai bukti-bukti yang kuat, kita tindaklanjuti dan diproses,” terangnya.

Untuk itu, Karman juga berharap agar seluruh elemen masyarakat ikut berpartisipasi dalam pengawasan.

“Jika ditemukan ada potensi pelanggaran silahkan laporkan ke Bawaslu,” ujarnya.

Iklan oleh Google

Sementara itu, Pegiat Pemilu, Arif Nur Alam menyampaikan bahwa peran masyarakat khususnya pemuda dalam melakukan pengawasan pemilihan serentak di Mubar sangat dibutuhkan. Sebab, kata dia, Bawaslu juga memiliki keterbatasan wewenang.

Salah satu perangkat pemuda adalah mensosialisasikan larangan politik uang di masyarakat. Jika hal itu dilakukan maka secara tidak langsung pemuda sedang berupaya memutuskan rantai atau kebiasaan terkait pelanggaran money politic.

Menurut dia, money politic ini akan menjadi bom waktu bagi kaum muda yang bermimpi jadi pemimpin ke depan. Karena anak-anak muda yang cerdas, memiliki jiwa kepemimpinan akan tergusur oleh orang-orang berduit.

Fenomena ini banyak terjadi di kalangan elit dan orang yang berduit yang akan menjadi pemimpin sehingga melahirkan oligarki.

“Fenomena ini harus dilawan oleh para generasi muda saat ini. Mata rantai money politic diputus, jangan masyarakat menjadi korban dari elit-elit dan yang berduit. Makanya partisipasi semua elemen sangat dibutuhkan demi membantu kinerja pengawasan Bawaslu,” ungkapnya.

Di tempat yang sama, Akademisi UHO Kendari, Prof Ruslin mengatakan bahwa dalam membantu kinerja Bawaslu di Mubar dibutuhkan partisipasi dari seluruh elemen masyarakat.

Kemudian, masyarakat juga harus memiliki integritas, sehingga apa yang dilakukan mampu dipertanggungjawabkan.

“Dalam melakukan pengawasan, baik itu masyarakat atau pihak penyelenggara di bawah harus berintegritas. Saat ini manusia yang berintegritas itu susah dicari, mereka sudah jadi barang antik dan mahal. Jadi kalau mau mahal dan jadi manusia antik jaga integritas,” pungkasnya.

Untuk diketahui, kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif pemilihan serentak itu dihadiri oleh dua narasumber yaitu Prof. Dr. Ruslin, S.Pd.,M.Si dan Arif Nur Alam, peserta didik SMA, mahasiswa Institut Teknologi Bisnis dan Kewirausahaan (ITBK) Muhammadiyah Muna Barat, guru pendamping peserta didik (kepala sekolah), serta pihak Bawaslu Muna Barat di RH Hotel, Desa Suka Damai, Kecamatan Tiworo Tengah, Muna Barat. (Pialo/yat)

ARTIKEL-ARTIKEL MENARIK NAWALAMEDIA.ID BISA DIAKSES VIA GOOGLE NEWS(GOOGLE BERITA) BERIKUT INI: LINK