Angka Kemiskinan Melonjak Drastis di Sultra Jadi Fokus Perhatian Andap Budhi Revianto
Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) Andap Budi Revianto membeberkan sejumlah tantangan yang perlu diperhatikan dan difokuskan bersama di Bumi Anoa.
Hal tersebut disampaikan usai serah terima jabatan (Sertijab) Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra periode 2018-2023 kepada Penjabat (Pj) Gubernur Sultra di Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, Jumat 8 Agustus 2023.
Mantan Kapolda Sultra pada 2016-2018 ini mengatakan, berdasarkan pemetaan dan analisis yang dilakukan, terdapat beberapa tantangan di Provinsi Sultra yang bisa menjadi fokus perhatian.
Pertama yaitu, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) terjadi lonjakan angka kemiskinan di Sultra pada periode 2023 sebesar 11,43 persen.
Kedua, Provinsi Sultra memiliki Sumber Daya Alam (SDA) mineral yang kaya, namun demikian berdasarkan data ESDM dan KPK, terdapat sejumlah persoalan di antaranya beberapa perusahaan tambang ditemukan tidak taat administrasi, perizinan, maupun pajak.
“Termasuk potensi konflik sosial mengenai ketenagakerjaan dan lahan dengan masyarakat sekitar (pertambangan),” katanya.
Tantangan ketiga yaitu, berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI terdapat beberapa permasalahan yang perlu dibenahi. Di antaranya yaitu, lemahnya pelaksanaan paket pekerjaan belanja modal, berupa bangunan dan akses jalan.
“Kemudian adanya keterlambatan dan kekurangan volume pekerjaan dalam pengerjaan irigasi dan jaringan organisasi perangkat daerah, lemahnya pengelolaan aset tetap Pemda yang ditunjukkan dengan adanya kehilangan aset, kerusakan aset. Serta permasalahan administrasi barang habis pakai,” pungkasnya.
Iklan oleh Google
Fokus keempat yaitu, berdasarkan hasil Musrenbang Sultra tahun 2023, terdapat empat aspek permasalahan dan isu strategis yang masih menjadi pembahasan utama.
Di antaranya yaitu, pembangunan manusia, pemulihan perekonomian daerah dan penanggulangan kemiskinan, tata kelola pemerintahan dan peningkatan kapasitas infrastruktur daerah dan wilayah terutama infrastruktur penunjang sektor unggulan.
Ia menuturkan setidaknya terdapat empat kebijakan prioritas pembangunan yang belum dilakukan. Pertama peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses terhadap layanan dasar.
Kedua peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan. Ketiga tata kelola pemerintahan yang baik.
“Keempat pengurangan kesenjangan antara wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah untuk mendukung konektivitas,” ujarnya.
Lebih lanjut, kata dia, fokus kelima yakni terkait pemilu, karena berdasarkan hasil pemetaan dari Bawaslu terdapat potensi kerawanan dalam proses tahapan pemilu di Sultra.
“Di antaranya yaitu, praktik politik uang, kemudian potensi SARA yang ditunggangi oleh kepentingan tertentu yang dapat memicu konflik sosial, serta netralitas ASN,” sebutnya.
Ia menambahkan, berdasarkan indeks potensi kerawanan pemilu dari 17 kabupaten kota yang ada di provinsi Sultra terdapat dua Kabupaten dengan kategori rawan yaitu Muna dan Muna Barat.
“Dalam jabatan saya singkat ini mohon dukungan dan kerjasama yang baik dari seluruh elemen masyarakat untuk mewujudkan kebijakan pembangunan Provinsi Sultra sebagai bagian dari melaju Indonesia, menaklukkan, Indonesia yang merdeka, bersatu berdaulat adil dan makmur,” tutupnya. (Ahmad Odhe/yat)
