Pimpinan DPRD Muna Barat : WTP Bukan Tolak Ukur Daerah Bebas Korupsi

By Nawala Media Pada Jumat, 3 Juni 2022 | 12:58

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Muna Barat Uking Djasa menyatakan, opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap pengelolaan pemerintahan daerah bukan jadi tolak ukur suatu daerah bebas dari praktik korupsi.

Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sultra memberikan penghargaaan opini dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bagi daerah-daerah yang mampu menyajikan laporan keuangan tahun anggaran 2021. Salah satu yang mendapat penghargaan adalah Kabupaten Mubar.

Menurut Uking Djasa, raihan WTP tersebut bukanlah sebuah tolak ukur bagi suatu daerah dalam mengelola keuangan yang bersih dari indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme.

Meski demikian, Uking menyampaikan apresiasi kepada Pemda Mubar terkait capaian WTP secara beruntun selama enam kali oleh BPK Perwakilan Provinsi Sultra.

Penilaian WTP oleh BPK ini, lanjut Uking, nantinya akan dibawa ke DPRD untuk dinilai.

“Setelah hasil pemeriksaan BPK dengan hasil seperti itu maka akan dibawa ke DPRD, dan semua rekomendasi itu akan dilihat oleh DPRD. Lalu semua rekomendasi itu akan ditindaklanjuti. Kemudian setelah itu, akan ada siklus pertanggungjawaban Pemda kepada DPRD. Dan itu kita lihat lagi,” kata Uking Djasa.

Iklan oleh Google

Uking melanjutkan, DPRD Mubar tidak ada kaitan dengan hasil pemeriksaan BPK. DPRD juga akan melihat secara tersendiri dalam mekanisme perubahan anggaran.

“Kita akan lihat nanti karena kita juga punya ranah lain dalam pertanggungjawaban itu. Artinya dua sisi yang tidak bisa disatukan antara hasil pemeriksaan BPK dengan pengawasan dari DPRD nanti,” jelasnya.

Melalui jalur pengawasan itulah, kata dia, DPRD Mubar akan melakukan kewajibannya sebagai lembaga pengawasan. Akan melihat secara rinci melalui pertanggungjawaban di dinas-dinas.

Tidak menutup kemungkinan, kata dia, bisa saja ditemukan indikasi-indikasi penyelewengan anggaran ke depan.

“Mungkin saja bisa jadi permasalahan atau dalam kasusnya proyek atau lain sebagainya, apakah menyalahi aturan dan sebagainya. Kita lihat nanti di pertanggungjawaban,” katanya.

Politikus Golkar itu mengakui bahwa hasil pengawasan DPRD Mubar juga tidak akan mengubah hasil periksaan BPK, namun tidak menutup kemungkinan ada unsur kejahatan di dalamnya.

“Dan ketika itu kita dapatkan maka kita proses. Kan itu hanya secara garis besar saja, anggaran daerah yang dilakukan audit. Hanya sebagian yang dijadikan sampel. Jangan sampai yang tidak dijadikan sampel menjadikan temuan. Makanya secara tupoksi masing-masing dinas kita akan lihat nantinya,” pungkasnya. (Pialo/yat)

ARTIKEL-ARTIKEL MENARIK NAWALAMEDIA.ID BISA DIAKSES VIA GOOGLE NEWS(GOOGLE BERITA) BERIKUT INI: LINK