Kapolda Didik Agung Widjanarko Koordinasi dengan KPK Ungkap Kasus Korupsi dan Tambang di Sultra

Penindakan hukum terhadap kasus korupsi dan tambang ilegal di Sulawesi Tenggara menjadi salah satu perhatian dari Kapolda Sultra yang baru, Irjen Pol Didik Agung Widjanarko.

Dalam pernyataan usai pelaksanaan serah terima jabatan pada Selasa, 27 Mei 2025 di Mapolda Sultra, jenderal bintang dua ini menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas keamanan sekaligus memperkuat penegakan hukum di wilayah yang dikenal kaya sumber daya alam tersebut.

“Saya berkomitmen untuk melanjutkan dan memperkuat langkah-langkah strategis serta memperkuat situasi kamtibmas yang kondusif di Sultra,” ujar Irjen Didik.

Tak hanya, pada keamanan, Irjen Didik menyoroti pentingnya sinergi antara Polda Sultra dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam hal ini mengusut kasus-kasus korupsi di Sultra.

“Masuk (terutama kasus-kasus korupsi). Tapi saya belum tau itu (perkara-perkaranya) jadi saya pengen tahu ada hambatannya bagaimana. Kalau memang perlu di koordinasikan dengan KPK untuk dilangkahkan bersama kenapa tidak,” kata Kapolda Sultra.

Pernyataan ini bukan tanpa dasar. Sebelum menjabat sebagai Kapolda Sultra, Irjen Didik pernah menduduki posisi strategis sebagai Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi di KPK.