Dewan Ingatkan Pemkot Hati-hati Pembebasan Lahan Pembangunan Pabrik Industri di Kendari

By Nawala Media Pada Rabu, 1 Juni 2022 | 20:44

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kendari mewanti-wanti pemerintah kota (Pemkot) Kendari terkait pembebasan lahan masyarakat untuk pembangunan industri baterai litium di Kecamatan Abeli, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara.

Anggota DPRD Kota Kendari, La Ode Lawama mengatakan, ada tanah milik warga yang berada di Kelurahan Benuanirae Kecamatan Abeli, sertifikatnya banyak dimiliki oleh orang lain, tanpa sepengetahuan pemilik sah tanah tersebut. Jika tak menjadi polemik ke depannya, maka Pemkot harus transparan dalam hal pembebasan lahan.

Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Kendari ini menambahkan, sudah banyak tanaman warga yang menjadi sumber kehidupan di lahan yang akan menjadi pembangunan industri baterai litium itu di atas lahan seluas 1.700 hektare.

“Pemkot Kendari mesti hati hati, karena kita tidak mau ada persoalan nantinya soal ganti rugi lahan masyarakat, karena lahan di sana sudah ada yang olah sejak tahun 80-an,” bebernya.

Ketua Komisi I DPRD Kota Kendari ini juga mengatakan, jika ada laporan dari warga Kecamatan Abeli yang masuk ke DPRD terkait setifikat lahan yang dinilai ganjil, maka DPRD akan melakukan hearing

Iklan oleh Google

“Makanya kami akan hearing dengan pihak terkait dalam waktu dekat ini. Supaya ada transparansi persoalan pembebasan lahan pembangunan industri ini sebelum menimbulkan polemik di masyarakat,” tutupnya.

Sementara itu, Ketua Fraksi NasDem DPRD Kendari, Abdul Rasak menekankan, pemerintah dapat melibatkan masyarakat dalam hal pengambilan keputusan, termasuk soal pembebasan lahan untuk pembangunan pabrik industri.

“Makanya, harus ada transparansi di sini. Dan harus betul-betul menjalankan sesuai mekanisme yang ada, termasuk fungsi sosialnya,” kata Abdul Rasak.

Mantan Ketua DPRD Kota Kendari ini pembangunan pabrik baterai litium tersebut diharapkan dapat menyerap tenaga kerja yang banyak di Sulawesi Tenggara khususnya di Kota Kendari.

“Kita harapkan dapat menyerap tenaga kerja yang banyak. Tapi pemerintah harus pula memikirkan dampak terhadap masyarakat sekitar,” tutupnya.

Untuk diketahui, pembangunan pabrik baterai itu merupakan tahap awal hilirisasi nikel. Rencana pembangunan terus dimatangkan dengan investasi sekitar 1 miliar dollar AS. Selain dalam operasional, pemerintah dituntut mengalkulasi kebutuhan industri agar tidak berdampak buruk ke depannya. (re/yat)

ARTIKEL-ARTIKEL MENARIK NAWALAMEDIA.ID BISA DIAKSES VIA GOOGLE NEWS(GOOGLE BERITA) BERIKUT INI: LINK