Kepala Daerah Akan Dapat Sanksi Jika Rekrut Honorer Pada 2023

Untuk itu, pejabat pembina kepegawaian melakukan pemetaan pegawai non-ASN atau honorer di lingkungan instansi masing-masing dan bagi yang memenuhi syarat dapat diikutsertakan atau diberikan kesempatan untuk mengikuti seleksi calon PNS atau PPPK.

“Menghapuskan jenis kepegawaian selain PNS dan PPPK di lingkungan instansi masing-masing dan tidak melakukan perekrutan non-ASN,” tulis surat resmi Men-PAN RB.

Dalam hal instansi pemerintah membutuhkan tenaga lain seperti pengemudi, tenaga kebersihan dan satuan pengamanan dapat dilakukan melalui tenaga alih daya (outsourcing) oleh pihak ketiga dan status tenaga alih daya tersebut bukan tenaga honorer pada instansi yang bersangkutan.

Kemudian, PPK juga diminta untuk menyusun langkah strategis penyelesaian non-ASN yang tidak memenuhi syarat dan tidak lulus seleksi calon PNS maupun calon PPPK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum batas waktu 28 November 2023.

“Bagi pejabat pembina kepegawaian yang tidak mengindahkan amanat sebagaimana tersebut di atas dan tetap mengangkat pegawai non-ASN, akan diberikan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan menjadi bagian dari objek temuan pemeriksaan bagi pengawas internal maupun eksternal pemerintah,” pungkasnya. (yat)