Polemik ‘Tangkap-Lepas’ Kapal Nikel di Konut, HIPPLAK Sultra Sentil Transparansi TNI AL

Himpunan Pemuda Pemerhati Lingkungan dan Anti Korupsi (HIPPLAK) Sulawesi Tenggara melayangkan kritik keras terhadap prosedur penangkapan dan pelepasan kapal tongkang muatan bijih nikel (ore nikel) di perairan Konawe Utara (Konut) oleh aparat TNI Angkatan Laut.

Ketua HIPPLAK Sultra, Sahril, menilai fenomena “tangkap-lepas” ini telah terjadi berulang kali. Ia mencatat sejumlah kapal tongkang dari beberapa perusahaan, seperti CB UBP, PT DMS, hingga yang terbaru PT Bososi Pratama, sempat ditahan namun kemudian dilepaskan tanpa proses hukum lebih lanjut.

“Negara Indonesia adalah negara hukum, artinya mesti ada kepastian hukum. Ditangkap bukan untuk dilepas, tapi untuk diproses hukum,” tegas Sahril dalam keterangannya, Jumat (27/2).

Aktivis jebolan HmI ini mempertanyakan dasar koordinasi dan validitas informasi awal saat penangkapan dilakukan. Menurutnya, jika penangkapan didasari data yang akurat, kecil kemungkinan terjadi kesalahan prosedur yang berujung pada pelepasan kapal.
Ia juga menyoroti minimnya transparansi kepada publik mengenai alasan di balik pelepasan armada-armada tersebut.

“Tiba-tiba ada kapal ditangkap, tak lama terdengar sudah dilepas. Jika hal ini berulang, jangan sampai ini hanya jadi bentuk permainan oknum,” pungkas pemuda asal Konawe Utara tersebut.

Sebelumnya, TNI AL melalui KRI Terapang-648 dilaporkan menahan Tug Boat Samudera Luas 8/TK Indonesia Jaya di perairan Marombo. Kapal yang hendak menuju Weda, Halmahera Tengah tersebut awalnya diduga melanggar aturan pelayaran karena tidak mengantongi Surat Persetujuan Berlayar (SPB).