Mengakali Defisit APBD Mubar 2025 dengan Rasionalisasi TPP ASN

By Nawala Media Pada Minggu, 2 Februari 2025 | 22:55

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Muna Barat (Mubar) Tahun 2025 sangat memprihatinkan.

Pasalnya dari Rp761 miliar APBD yang ditetapkan tinggal Rp100 miliar lebih yang akan dikelola oleh Pemda Mubar.

Hal itu disampaikan Anggota DPRD Mubar Agung Dharma.

Agung merinci, dari anggaran Rp761 miliar tersebut telah dihitung berdasarkan porsi masing masing.

Di antaranya adalah belanja pegawai mencapai 43,94 persen atau kurang lebih Rp334 miliar, Dana Desa dan ADD berkisar senilai Rp100,3 miliar, DAK fisik dan non fisik kurang lebih Rp113 miliar, dan biaya lain-lain pendapatan daerah kurang lebih Rp25 miliar di dalamnya kapitasi dan non kapitasi.

Kemudian, pokok pikiran (pokir) DPRD berkisar Rp21 miliar dan hitungan utang piutang dengan pihak ketiga sebesar Rp19 miliar. Sementara itu estimasi sisa lebih penggunaan anggaran (SILPA) berkisar Rp40 miliar.

“Kita ada tambahan dana rehabilitasi dan rekonstruksi (RR) BNPB sebesar Rp9 miliar, jadi total estimasi belanja berkisar Rp660 miliar sehingga masih ada selisih Rp101 miliar untuk dikelola tahun 2025,” jelasnya.

Iklan oleh Google

Tingginya belanja modal dan belanja barang tersebut mengakibatkan APBD Mubar defisit, sehingga alternatif yang akan dilakukan adalah melakukan evaluasi terhadap anggaran TPP ASN.

Terkait hal itu, Kepala Badan Keuangan Daerah, LM Taslim menjelaskan bahwa wacana peninjauan kembali Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) 2025 belum ada instruksi resmi dari Sekretaris Daerah (Sekda) atau Penjabat (Pj) Bupati terkait revisi besaran TPP.

“Sampai saat ini, belum ada arahan langsung dari pimpinan untuk menurunkan tarif TPP,” tegasnya.

Sementara itu, Sekda Muna Barat, LM Husein Tali menyampaikan bahwa wacana peninjauan TPP ASN sudah dikomunikasikan dengan Bupati Mubar terpilih La Ode Darwin.

Kata dia, TPP ASN tidak akan dikurangi namun akan diatur ulang tata kelolanya atau rasionalisasi.

“Hasil koordinasi dengan bupati terpilih tidak akan dikurangi. Bupati terpilih hanya memberi saran agar cara membaginya dibedakan antara yang rajin dan yang malas,” terangnya.

Untuk memastikan ASN yang rajin atau tidak, kata Sekda, Pemda Mubar akan menggunakan absen elektronik dengan sistem yang baru atau face scan agar bisa efektif sehingga akan ada penghematan dari anggaran TPP itu.

“Supaya bisa dibedakan antara yang rajin atau tidak. Dengan demikian akan ada penghematan dari TPP tersebut,” pungkasnya. (Pialo/yat)

ARTIKEL-ARTIKEL MENARIK NAWALAMEDIA.ID BISA DIAKSES VIA GOOGLE NEWS(GOOGLE BERITA) BERIKUT INI: LINK